Jumat 29 Jan 2021 05:51 WIB

Angka Kemiskinan di Gunung Kidul Naik Akibat Pandemi

Pandemi membuat sektor pariwisata yang menyokong ekonomi masyarakat ambruk

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
Penyaluran air bersih untuk warga di Girisubo, Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (15/9). Angka kemiskinan di Gunung Kidul naik akibat pandemi Covid-19. Ilustrasi.
Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Penyaluran air bersih untuk warga di Girisubo, Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (15/9). Angka kemiskinan di Gunung Kidul naik akibat pandemi Covid-19. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL - Angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami kenaikan dari 16,61 persen menjadi 17,07 persen pada 2020. Naiknya angka kemiskinan diduga karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan sektor pariwisata penyokong ekonomi masyarakat sepi pengunjung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunung Kidul Sri Suhartanto mengatakan berdasarkan hasil kajian dan penelitian dari Badan Pusat Statistik, ada tambahan jumlah keluarga miskin karena angka kemiskinan mencapai 17,07 persen

Baca Juga

"Artinya, angka kemiskinan di Gunung Kidul mengalami kenaikan 0,46 persen dari 2019 sebesar 16,61 persen naik menjadi 17,07 persen pada 2020," katanya di Gunung Kidul, Kamis.

Ia mengatakan kenaikan angka kemiskinan di Gunung Kidul disebabkan adanya pandemi Covid-19. Pada saat disurvei menunjukkan indikator penurunan pendapatan sehingga berpengaruh terhadap hasil survei.

"Survei kemiskinan dilakukan pada masa pandemi Covid-19, sehingga hasilnya ikut berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan di Gunung Kidul,” jelasnya.

Sri mengatakan Pemkab Gunung Kidul sudah berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan berbagai program mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga bantuan sosial. Hal ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Namun peningkatan angka kemiskinan tidak bisa terhindarkan.

Pemkab Gunung Kidul tetap berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Salah satunya dengan pemenuhan layanan kesehatan melalui pembiayaan BPJS Kesehatan untuk keluarga miskin.

Selain itu, ada juga program perbaikan rumah tak layak huni, pencegahan tubuh pendek, stop buang air besar sembarangan dengan program jamban sehat, pembangunan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Selanjutnya, program dari pemerintah pusat berupa Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, hingga bantuan sosial lainnya tetap dilanjutkan ke masyarakat.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunung Kidul Immawan Wahyudi mengatakan program penurunan angka kemiskinan meleset dari target karena awalnya ingin menurunkan menjadi 15 persen. Namun adanya pandemi Covid-19 membuat rencana yang telah disusun tidak berjalan dengan baik hingga akhirnya berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan.

Ia mengakui kegagalan menurunkan kemiskinan karena adanya pandemi Covid-19. "Pemkab Gunung Kidul hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,5 persen, sedangkan kabupaten/kota di DIY lainnya mampu menurunkan kemiskinan di atas satu persen," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement