REPUBLIKA.CO.ID, KOPENHAGEN -- Perdana Menteri Denmark Mette Fredriksen berpotensi menghadapi pemakzulan karena memerintahkan pemusnahan lebih dari 15 juta cerpelai tahun lalu. Keputusan yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran mutasi virus Corona itu dipandang ilegal.
Pekan ini sebuah petisi untuk meminta pertanggungjawaban Fredriksen di Mahkamah Agung telah ditandatangani 50 ribu warga Denmark. Jumlah itu merupakan ambang batas yang diperlukan agar parlemen menggelar sidang pemakzulan.
Parlemen Denmark juga telah membentuk komisi penyelidikan untuk menentukan peran Fredriksen dalam pemusnahan cerpelai atau yang lebih populer disebut "Minkgate". Langkah itu pun dapat menempatkan Fredriksen di hadapan hakim.
"Ada sejumlah besar warga yang merasa bahwa Mette Frederiksen telah bertindak hampir secara diktator selama krisis Covid-19, dan hal itu sangat jelas dalam kaitannya dengan tuntutan bahwa semua cerpelai harus dibunuh," kata analis politik Peter Lautrup-Larsen, dikutip laman Sputnik pada Jumat (29/1).
Pada 4 November tahun lalu, Fredriksen mengumumkan rencana pemusnahan 17 juta cerpelai peternakan. Hal itu karena ditemukannya mutasi virus korona pada hewan tersebut dan menyebar ke manusia. "Kami memiliki tanggung jawab besar terhadap populasi kami sendiri, tetapi dengan mutasi yang sekarang telah ditemukan, kami memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk seluruh dunia juga," katanya.
Fredriksen khawatir mutasi virus Corona dapat menurunkan efektivitas vaksin. Denmark adalah penghasil bulu cerpelai terbesar di dunia. Sejauh ini Denmark telah melaporkan hampir 200 ribu kasus Covid-19 dengan korban meninggal melampaui dua ribu jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
