REPUBLIKA.CO.ID, PRISTINA -- Israel dan Kosovo menjalin hubungan diplomatik pada Senin (1/2). Negara mayoritas Muslim itu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan membangun kedutaan besar.

Dalam sebuah upacara yang diadakan secara virtual di Yerusalem dan Pristina, Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi, dan Menteri Luar Negeri Kosovo, Meliza Haradinaj Stublla, menandatangani deklarasi bersama untuk menjalin hubungan. Ashkenazi mengatakan, telah menyetujui permintaan resmi Kosovo untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem.

Normalisasi dan pemindahan kedutaan dilakukan setelah Israel tahun lalu menandatangani serangkaian kesepakatan yang ditengahi oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kerja sama ini menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.

Perjanjian tersebut, yang secara kolektif dikenal sebagai Abraham Accords, memicu kritik di banyak negara mayoritas Muslim. Namun, semua negara yang menyepakati hubungan menyatakan bahwa misi diplomatik mereka di Israel akan berada di Tel Aviv, tidak seperti Kosovo.

Posisi itu sejalan dengan konsensus global yang melarang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga konflik Palestina diselesaikan. Hanya saja, Trump pada 2017 mengejutkan dengan menyatakan akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemindahan kedutaan pada Mei tahun berikutnya, dari Tel Aviv ke Yerusalem, dirayakan di Israel tetapi dikritik habis-habisan di tempat lain. Sampai saat ini, Guatemala adalah satu-satunya negara selain AS yang mengoperasikan kedutaan di Yerusalem. Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan akan mempertahankan kedutaan AS di Israel di Yerusalem dan tetap mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika