REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan menindaklanjuti pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pesantren oleh DPRD Jabar pada Senin (1/2). Segala hal teknis yang ada dalam Perda Pesantren akan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar.

"Perda Pesantren ini berlaku setelah dilembarnegarakan oleh Pak Gubernur. Harapan kami, setelah Perda Pesantren tingkat provinsi ini selesai, diikuti oleh Perda di tingkat kabupaten/kota," kata Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, melalui keterangan resmi kepada Republika, Selasa (2/2).

Menurut dia, dengan aturan hingga ke daerah, pelaksanaan Perda Pesantren di Jabar akan lebih maksimal. Artinya, yang menganggarkan untuk pengembangan pesantren bukan hanya provinsi, tapi juga kabupaten dan kota.

Ia menambahkan, Pemprov Jabar juga akan membuat lembaga atau organisasi resmi untuk mewadahi perwakilan-perwakilan dari ponpes. Organisasi itu diharapkan menjadi wadah pemikir Pemprov Jabar dalam melaksanakan Perda Pesantren.

Ikuti Whatsapp Channel Republika