REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melibatkan unsur TNI dan Polri dalam penelusuran riwayat kontak erat pasien atau suspek Covid-19 di daerah. Melalui sistem 'posko tangguh' di level desa dan kelurahan, personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilibatkan untuk memastikan protokol kesehatan dipatuhi warga dan membantu pelaksanaan 3T (telusur, tes, terapi).
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, pelibatan unsur TNI-Polri dalam posko tangguh di daerah bukan tanpa alasan. Menurutnya, aparat TNI-Polri paling tepat membantu petugas puskemas dan satgas daerah menjalankan 3T, khususnya terkait penelusuran suspek.
"Sebagai bagian posko, yang dinilai paling tepat untuk bantu upaya tracing, maka Babinsa dan Bhabinkamtibmas diharapkan dikerahkan untuk melakukan tracing dan diawasi unsur lain dalam posko," ujar Wiku dalam keterangan pers, Kamis (4/2).
Nantinya, Wiku menambahkan, teknik pelaksanaan posko tangguh akan disesuaikan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Namun terkait pelibatan TNI-Polri, Wiku memastikan, bahwa pelaksanaan di lapangan tetap sesuai koridor kewenangan. Unsur lain di dalam posko, termasuk satgas daerah dan pemda pun akan ikut mengawasi.
Seperti diketahui, pemerintah menyusun siasat baru untuk menekan angka penularan Covid-19 dengan mendirikan posko tanggung di level desa dan kelurahan. Hal ini dilakukan lantaran pelaksanaan PPKM selama tiga pekan ini dianggap kurang efektif. Salah satu prioritas tugas posko adalah memastikan 3T berjalan baik, terutama segmen telusur atau tracing.
Posko ini terdiri dari unsur TNI-Polri, pemda, dan unsur lain yang digerakkan pemda seperti BPBD, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas perekonomian, puskesmas, PKK, dan komunitas lain di bawah komando satgas daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
