REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta bupati harus terus berada di daerah agar dapat memantau pelaksanaan pemerintahan dan mengetahui secara pasti permasalahan pada wilayah tersebut. Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Doren Wakerkwa di Jayapura, Sabtu, mengatakan gubernur dan wakil gubernur sebagai pemerintah pusat di daerah. Adapun perpanjangan tangan dari gubernur-wakil gubernur adalah bupati-wali kota.
"Sehingga, seluruh permasalahan yang terjadi di kabupaten dan kota menjadi tanggung jawab bupati atau wali kota sebagai kepala daerah pada wilayah tersebut," tutur-nya.
Menurut Doren, terutama daerah yang belakangan terjadi masalah seperti Kabupaten Intan Jaya, kepala daerah-nya harus berada di tempat.
"Saya mengetahui lokasi Intan Jaya secara pasti, sehingga diminta bupati jangan berada di Nabire terus, harus naik ke Intan Jaya dan melaksanakan tugas pemerintah apa pun yang terjadi," ujarnya.
Dia menjelaskan apa pun yang terjadi, bupati tidak boleh meninggalkan daerah-nya agar masyarakat merasa terlindungi dan memiliki pemimpin.
"Jika sudah terjadi masalah apa pun, maka bupati harus kembali ke tempatnya dan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya mengharapkan bupati yang sudah diberikan kepercayaan memimpin suatu daerah dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan jangan setengah-setengah. Ini karena masyarakat yang akan menjadi korbannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
