Selasa 16 Feb 2021 06:37 WIB

Penyuluh Kemenag Jabar Ikut Lakukan Mitigasi Bencana

Penyuluh honorer dan PNS Kemenang jumlahnya hampir 6.000 orang.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Andi Nur Aminah
Pengungsi korban banjir mendirikan tenda darurat di jalan raya Pantura desa Jumbleng, Losarang, Indramayu, Jawa Barat (ilustrasi)
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Pengungsi korban banjir mendirikan tenda darurat di jalan raya Pantura desa Jumbleng, Losarang, Indramayu, Jawa Barat (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuh Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Jabar) saat ini sedang dilanda banjir. Ketujuh daerah itu adalah Kabupaten Indramayu, Bekasi, Majalengka, Karawang, Subang, Bogor dan Kota Bekasi.

Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jabar, Adib, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan fasilitas keagamaan, pendidikan dan KUA yang terdampak bencana. Kanwil Jabar juga disebut mengerahkan penyuluh Agama, baik honorer maupun PNS, untuk ikut melakukan mitigasi penanganan bencana alam.

Baca Juga

“Kita punya penyuluh honorer dan penyuluh PNS dengan jumlah hampir 6.000. Secara berkala, mereka diberikan muatan-muatan kepenyuluhan sesuai dengan tantangan dan kondisi di lapangan, seperti moderasi beragama, vaksinasi Covid 19, dan penanggulangan bencana,” kata Adib dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Selasa (16/2).

Adib menambahkan saat ini Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kertajati sudah dijadikan sebagai tempat pengungsian bagi warga yang terdampak banjir. Hal ini dinilai dapat membantu meringankan tim dalam mengevakuasi warga.

Hal ini disampaikan bersamaan dengan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Jawa Barat pada masa reses III tahun Sidang 2020 – 2021, di Gedung Sate, Bandung, yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kepada para wakil rakyat, Kang Emil menyampaikan laporan atas perkembangan vaksinasi Covid-19 dan penanganan bencana alam di Jawa Barat.

Ridwan Kamil mengatakan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 cukup baik. "PPKM akan kita evaluasi, dengan statistik yang membaik akan kita berlakukan kelonggaran, masyarakat akan tetap produktif tapi tetap dengan protokol 5M,” katanya.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Jawa Barat, TB Ace  Hasan Syadzily, mengatakan tujuan kunker ini adalah memastikan kebijakan bidang tugas Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Baznas, dan BNPB dalam proses penanganan Covid 19 maupun penanganan bencana alam di Jawa Barat sudah sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.

“Tadi kita mendengar masukan penanganan bencana di Jawa Barat hendaknya melibatkan unsur madrasah dan pondok pesantren agar dapat membantu evakuasi warga di lokasi bencana,” ujar Ace.

Lebih lanjut, ia mengharapkan penyuluh agama dapat melakukan mitigasi bencana, sehingga masyarakat yang terdampak dapat lebih waspada. Warga juga bisa mendapatkan siraman rohani sebagai nutrisi bagi jiwa pada saat mengalami bencana. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement