REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) segera merekonstruksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak gempa bumi Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene pada 15 Januari 2021.
Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Pemprov Sulbar akan memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM yang terdampak gempa di sana. Di masa transisi pemulihan pascagempa saat ini, para pelaku UMKM dapat melakukan operasi baru atau melakukan reaktivasi terhadap usahanya.
Dengan begitu, Pemprov Sulbar bisa memberikan dukungan percepatan pembangunan tempat usaha yang roboh, rusak ringan atau sedang. "Mungkin dengan permohonan masuk, pemerintah akan segera merespons dengan tidak lagi berbasis posko tetapi juga berbasis permanen OPD," kata Idris di Mamuju, Selasa (16/2).
Ia mencontohkan, bila berbasis OPD, Dinas UMKM bisa membantu bila pemprov belum mendapatkan informasi dan data mengenai UMKM yang terdampak. Sebab, UMKM terdampak Covid-19 akan berbeda datanya dengan UMKM terdampak gempa.
Secara prinsip, lanjut Idris, tim transisi pemulihan pascagempa Sulbar sudah bisa beroperasi, seperti menghimpun informasi dan menyebarkan informasi. Tindakan tim transisi pun bukan tindakan dasar tapi tindakan bantuan.
"Tindakan dasar itu menjadi tanggung jawab di kabupaten. Isunya sama tapi urusannya berbeda," kata Idris.
Ia juga mengakui, masih banyak penanganan dampak gempa yang dilakukan Pos Transisi Darurat Pemulihan Gempa Sulbar yang belum optimal. Tim di Pos Transisi Darurat Pemulihan Gempa Sulbar terus melakukan evaluasi progres-progres dalam penanganan bencana alam. Terutama yang membahas lima sektor, yakni kepengungsian, penanganan kesehatan, bantuan loggistik, penanganan keamanan dan pelaku UMKM yang terdampak gempa.
"Kita ingin melihat penanganan yang memang harus kita dahulukan secara terkendali dari kegiatan prioritas yang memang harus dilaksanakan," ujarnya.
Terkait penanganan kesehatan, Idris menjelaskan, sejauh ini masih bisa terkendali dengan baik walaupun masih banyak kasus-kasus yang respon spenanganannya di lapangan agak lambat. Sebab, laporan dari setiap kecamatan atau desa yang terdampak kurang tanggap dan lamban.
"Meski demikian, dalam hal penanganan kesehatan di pengungsian, tidak akan menjadi tempat perkembangbiakan jenis-jenis penyakit baru," kata Idris.
Begitupun dengan bantuan logistik, Pemprov meminta agar data penerima akurat dan tepat sasaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
