Rabu 17 Feb 2021 12:33 WIB

Pertamina tak Menutup Diri Masuk ke Bisnis Nuklir

Pertamina mengaku melakukan kajian kemungkinan pengembangan energi nuklir.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Gita Amanda
Terminal BBM milik Pertamina. Pertamina berencana mengembangkan energi nuklir.
Foto: Republika/intan pratiwi
Terminal BBM milik Pertamina. Pertamina berencana mengembangkan energi nuklir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) terus melakukan transformasi bisnis untuk menjawab tantangan dunia dalam kemajuan teknologi dan energi bersih. Bahkan untuk ke sektor nuklir, Pertamina mengaku juga melakukan kajian kemungkinan pengembangan ini.

VP Downstream Research & Technology Innovation Pertamina, Andianto Hidayat, menjelaskan, saat ini memang terjadi disrupsi energi secara besar besaran. Perusahaan migas kelas dunia pun berbondong bondong melakukan shifting bisnis yang semula hanya energi fosil ke energi bersih. Hal ini juga yang mendorong Pertamina untuk ketat melakukan kajian semua sektor energi bersih.

Baca Juga

"Kami juga menyesuaikan disrupsi energi ini. Untuk jangka pendek memang kita sudah kembangkan Geothermal. Namun kedepan kami juga sedang melakukan berbagai penelitian untuk hal-hal lain seperti ocean energy, liquidfuel coal bahkan ke nuklir," ujar Andianto dalam diskusi virtual, Rabu (17/2).

Andianto menjelaskan, Pertamina sudah mulai mengkaji kemungkinan pengembangan nuklir ini. Dari kajian yang sudah dilakukan, sebenarnya nuklir sangat potensi dikembangkan di Indonesia. Apalagi, nuklir bisa diterapkan dengan aspek safety yang tinggi.

"Ini sedang secara paralel kami kaji juga. Seperti apa model dan pengembangannya. Energi nuklir ini sangat ramah lingkungan dan memiliki aspek safety yang tinggi sebenarnya," ujar Andianto.

Namun, tentu saja Pertamina tak bisa serta merta mengeluarkan kebijakan tertentu terkait Nuklir. Andianto menjelaskan Pertamina bersiap dengan segudang kajian. Namun, apakah ini akan diimplementasikan hal tersebut bergantung pada kebijakan pemerintah. "Ini semua tergantung seperti apa kebijakan pemerintah nantinya," ujar Andianto.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement