IHRAM.CO.ID,MALANG -- Pemerintah Kota Malang menyatakan bahwa di kota terbesar kedua di Jawa Timur tersebut ada 1.120 posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diharapkan efektif menekan penyebaran COVID-19.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa pada setiap wilayah Rukun Tetangga (RT) di Kota Malang, diharapkan ada posko PPKM Mikro yang bertujuan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan secara ketat. "Di Kota Malang, ada 1.120 posko PPKM Mikro. Ini akan terus dilakukan, pada tiap RT harus ada posko," kata Sutiajidi Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (18/2).
Sutiaji menambahkan Pemerintah Kota Malang telah menyiapkan dana operasional penerapan PPKM Mikro. Dana operasional posko kecamatan dan kelurahan total berjumlah Rp129 juta untuk lima Kecamatan dan 57 Kelurahan.
Sementara untuk dana operasional tingkat RT, dan RW, lanjut Sutiaji, Pemerintah Kota Malang mencapai Rp2,4 miliar. Dana operasional tersebut sudah diajukan pencairannya sejak 17 Februari 2021. "Dana operasional tersebut sudah diajukan pencairannya," tambah Sutiaji.
Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Malang, hingga saat ini, ada sebanyak 4.026 wilayah RT yang berada pada zona hijau penyebaran COVID-19. Sementara 48 RT lainnya, berada pada zona kuning. Tidak ada wilayah RT di Kota Malang yang masuk pada zona oranye, dan zona merah.
Status RT dengan kategori zona kuning terbanyak berada di dua wilayah, yakni Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Sukun. Namun, dilaporkan kasus penambahan konfirmasi positif COVID-19 di Kota Malang menurun selama penerapan PPKM Mikro.
"Jadi PPKM itu saya kira tidak perlu ada batas waktu, sampai pandemi ini berakhir. Hanya saja seperti WFH-nya kita ubah, 75 persen WFO, dan 25 persen WFH. Unit usaha juga begitu," kata Sutiaji.
Hingga saat ini tercatat secara keseluruhan ada sebanyak 5.944 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 5.260 orang dilaporkan telah sembuh, 524 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya berada dalam perawatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
