REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, menyoroti soal peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah di Sumatera. Ia mendorong agar pencegahan kebakaran bisa dilakukan di level paling rendah.

"Level yang paling rendah itu satuan tugas, gugus tugas yang ada di tiap desa," kata Dedi kepada Republika, Rabu (24/2).

Apalagi langkah tersebut juga sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya tinggal bagaimana pencegahan karhutla bisa difokuskan di RT dan RW di desa yang rawan terjadi kebakaran.

"Kalau kepala desanya, RT, RW-nya itu, Babinsa, Bhabinkamtibmas di desa, satgas pencegahan api di desanya itu mampu mengoptimalkan seluruh fungsi-fungsi pencegahan, saya pikir pencegahannya nggak akan terjadi," ujarnya.

Terkait anggaran, ia meminta agar stimulus dana desa yang ada diarahkan untuk satuan pencegahan kebakaran di desa. Ia mengatakan sebagian dana desa saat ini digunakan untuk pencegahan Covid-19.

"Nah untuk daerah-daerah yang rawan bencana saya memberi saran kepada gugus desa dari komisi lingkungan hidup untuk dana itu diperbolehkan untuk digunakan itu," tuturnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan. Politikus Partai Golkar itu pun mendukung pernyataan Presiden tersebut.

"Siapapun yang melakukan kesengajaan melakukan pembakaran hutan atas nama apapun dan untuk kepentingan apapun yang menimbulkan bencana kebakaran ya harus dilakukan tindakan hukum," tegasnya.

"Dalam tahun kemarin kan efektif. Angka kebakaran hutan menurun drastis kan. Dibanding tahun sebelumnya. Artinya bahwa efek itu efektif," kata dia.