REPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Nursyamsi, Fauziah Mursid
Pemerintah memastikan melakukan upaya mempercepat pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity melalui berbagai jalur. Salah satu upaya yang sudah pasti adalah vaksinasi mandiri oleh perusahaan dalam program vaksinasi gotong royong.
Meski dibiayai mandiri, perusahaan tetap harus mendapatkan vaksinnya dari pemerintah. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma, Bambang Heriyanto, mengatakan induk holding BUMN farmasi tersebut mulai melakukan penjajakan pengadaan vaksin gotong royong.
Bambang menyebut jenis vaksin gotong royong akan berbeda dengan vaksin program pemerintah yang saat ini sedang berjalan yakni dari Sinovac, China. Hal ini seusai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.
"Saat ini Bio Farma sudah mulai menjajaki dan melakukan pembicaraan suplai vaksin dengan prinsip harus berbeda dengan vaksin program pemerintah," ujar Bambang saat jumpa pers virtual bertajuk "Permenkes tentang Vaksin Gotong Royong" pada Jumat (26/2).
Bambang mengatakan Bio Farma saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan produsen vaksin asal China, Sinopharm, dan produsen vaksin Amerika Serikat (AS), Moderna. Untuk Sinopharm, kata Bambang, kerja sama dilakukan oleh anak usaha holding BUMN farmasi, PT Kimia Farma.
Bambang menyebut jenis vaksin Covid-19 gotong royong harus mendapatkan persetujuan masa darurat atau penerbitan nomor izin edar dari Badan POM serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Vaksin gotong rotong juga harus berkoordinasi dengan Kemenkes untuk menyiapkan agar seluruh program vaksinasi, bisa berjalan lancar," ucap Bambang.
Bambang menyampaikan Bio Farma saat ini juga sedang fokus melakukan produksi dan distribusi program vaksinasi lansia dan petugas pelayanan publik sebanyak 7,2 juta dosis. Bambang menyebut proses vaksinasi pemerintah hingga saat ini berjalan lancar, termasuk pendistribusian ke lokasi terluar dan terpencil. Bambang menilai program vaksinasi gotong royong tidak akan mengganggu jalannya program vaksinasi pemerintah yang sedang berjalan.
"Seluruh proses tersebut kami pastikan sesuai kaidah, jadi ketika pemerintah mengamanatkan kami ambil bagian vaksin gotong royong, kami harus siap. Secara kapasitas akan kami siapkan kerja sama dengan berbagai pihak dan tidak akan menyebabkan distribusi vaksin pemerintah terganggu," kata Bambang menambahkan.
Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Arya Sinulingga, mengatakan pemerintah menyambut baik dukungan pengusaha untuk membiayai vaksin gotong royong bagi karyawan. Arya menilai vaksin gotong royong akan mendorong percepatan program vaksinasi yang tengah dijalankan pemerintah.
"Semakin cepat tentu semain baik mengeluarkan kita dari pandemi dan semakin cepat kekebalan kelompok terbentuk semakin baik untuk masyarakat," ujar Arya.
Staf Khusus Menteri BUMN tersebut menyampaikan gotong royong merupakan sikap bangsa dalam mengatasi persoalan bencana, termasuk bencana akibat Covid-19. Oleh karenanya, ucap Arya, pemerintah membuka ruang kepada elemen masyarakat yang ingin membantu penanganan covid dengan program vaksin gotong royong.
Arya menegaskan pemerintah akan mengatur secara detail soal pelaksaan vaksin gotong royong agar tidak berbenturan dengan program vaksinasi pemerintah.
"Ini upaya paralel yang saling melengkapi dan menguatkan. Jadi program vaksinasi pemerintah tetap jalan, dan ini tambahan baru dari kawan-kawan pengusaha yang ingin memberikan gratis ke buruhnya," ungkap Arya.
Arya mengatakan pemerintah tetap melakukan program vaksinasi sesuai rencana dan prioritas. Kementerian BUMN, lanjut Arya, juga akan memastikan dan menjaga seluruh proses vaksin gotong royong berjalan lancar.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan regulasi mengatur agar pelaksanaan vaksin mandiri tidak mengacaukan vaksinasi gratis yang dilakukan oleh Pemerintah. Ma'ruf menjelaskan, pelaksanaan vaksin Covid-19 mandiri dibutuhkan demi mempercepat proses vaksinasi kepada masyarakat dengan target sejuta per hari.
Namun demikian, Wapres tak ingin jika pelaksanaan vaksin mandiri diartikan mengurangi jatah yang diberikan kepada masyarakat secara gratis.
"Masyarakat tidak dikurangi. Barangkali ada yang berkeinginan ini dengan tanpa merugikan siapa-siapa dalam rangka mempercepat sedang dipertimbangkan kemungkinan vaksinasi mandiri," katanya.
Ia berharap dengan adanya vaksinasi mandiri, jumlah vaksinasi yang masih sedikit bisa lebih cepat. Karena itu, saat ini Pemerintah tengah menyiapkan regulasi vaksin mandiri dan ditargetkan selesai Maret
"Pikiran-pikiran ini sudah ditampung dan sudah menjadi peraturan pemerintah dan sedang digodok mudah-mudahan minggu depan sudah bisa keluar," kata Ma'ruf.
Selain itu, Pemerintah juga mencoba berbagai alternatif-alternatif lain untuk mempercepat tercapainya target vaksinasi Covid-19. Antara lain dengan menyelesaikan masalah-masalah teknis yang menghambat pelaksanaan vaksinasi seperti data penerima vaksin, distribusi dan juga ketersediaan vaksin tersebut.
"Soal registrasi itu disederhanakan, kemudian soal distribusi juga sudah mulai dibenahi sehingga obat itu sampai ke (sasaran), soal data mereka yang harus divaksin juga terus dibenahi. Kemudian juga akan ditambah pertama itu soal vaksinnya sendiri," kata Ma'ruf.
Wapres juga memastikan jumlah ketersediaan vaksin akan terus ditambah. Selain impor dari negara asal vaksin, Indonesia juga saat ini mulai memproduksi vaksin dengan bahan dari perusahaan vaksin.
"Ini sudah mulai dan di samping itu juga ada tambahan selain Sinovac juga ada AstraZeneca, ada juga merk-merk lain yang sedang di(usahakan), untuk vaksinnya sendiri," kata Ma'ruf.
Ma'ruf melanjutkan, jumlah vaksinator juga tempat vaksinasi juga menjadi prioritas Pemerintah. Sebab, untuk mempercepat vaksinasi juga dibutuhkan vaksinator dan juga tempat vaksinasi.
Karena itu, Pemerintah melibatkan TNI Polri dalam menyediakan vaksinator, dan juga tempat vaksinasi. Kemudian, pemerintah juga tidak hanya bersandar pada rumah sakit pemerintah tapi juga melibatkan rumah sakit swasta bahkan juga fasilitas-fasilitas lainnya.
"Supaya tempatnya bisa lebih banyak lagi, jadi vaksinnya diperbanyak, kemudian tempat untuk dilakukan vaksinasi juga diperlebar, diperbanyak, kemudian vaksinator-vaksinatornya juga diperbanyak," kata Ma'ruf.
Tak hanya itu, ia juga menilai keterlibatan dan kesadaran masyarakat agar mau divaksin juga penting demi mencapai target vaksinasi nasional. Karenanya, ia mengajak kembali masyarakat menyukseskan vaksinasi Covid-19 agar Indonesia bisa mengakhiri pandemi Covid-19. "Ini yang terus kita sosialisasikan. Saya melihat yang antivaksin ini ya kayaknya makin hari makin kecil," kata Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
