REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan rencana hak asasi manusia (HAM) terbaru pada 2 Maret. Hal ini dilakukan guna memulai konstitusi baru yang lebih demokratis di Turki.
Erdogan meminta semua orang berpartisipasi dalam pembuatan konstitusi sebagai wadah mengekspresikan ide-ide mereka. Rencana tersebut diharapkan berfokus pada pembahasan hak atas keamanan, peradilan, kebebasan berbicara, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Kementerian juga diharapkan dapat menentukan kebijakan tentang hak anak dan remaja untuk pertama kalinya ada di Turki. Dilansir di Daily Sabah, Selasa (2/3), rencana itu telah disiapkan dengan pengamatan dan laporan mekanisme internasional yang memantau HAM. Kerja sama dengan beberapa kelompok HAM pun diharapkan akan terus berjalan.
Konstitusi Turki saat ini dirancang setelah kudeta pada 12 September 1980 dan masih menampilkan elemen pengaruh putschist. Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) menginginkan Turki memiliki konstitusi yang dirancang sipil pada 2023, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan.
Sementara itu, partai-partai oposisi termasuk oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP) menentang seruan konstitusi baru. Mereka mengklaim itu sama dengan “kegagalan sistem presidensial.” CHP dan Good Party (IP) termasuk yang berpendapat Turki harus kembali ke sistem parlementer.
Meski pada awalnya menentang pembaruan Undang-Undang Dasar (UUD), kedua partai tidak dapat menahan diri untuk mengintensifkan kontak politik satu sama lain. Pada Kamis lalu, Ketua CHP Kemal Kilicdaroglu mengunjungi pemimpin konservatif Partai Felicity (SP) Temel Karamollaoglu.
Selain itu, Erdogan juga memperingatkan rasialisme dan islamofobia meningkat di negara-negara Barat. “Meskipun para pemimpin Barat tidak ingin menerima kebenaran, kejahatan rasial meningkat dua kali lipat di Eropa tahun lalu,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
