3 Ramadhan 1442

Gubernur Jatim Minta Ulama Berperan Naikkan IPM

Selasa , 02 Mar 2021, 23:19 WIB Redaktur : Muhammad Fakhruddin
Gubernur Jatim Minta Ulama Berperan Naikkan IPM. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Gubernur Jatim Minta Ulama Berperan Naikkan IPM. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

IHRAM.CO.ID,SITOBONDO -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap para ulama atau tokoh agama ikut berperan bersama dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

"Mohon izin kepada para kiai dan tokoh masyarakat untuk bersama sama meningkatkan IPM, sehingga daya saing masyarakat bisa meningkat di Situbondo. Kami akan terus mendorong agar IPM Situbondo bisa meningkat," ucapnya pada Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan dari Pelaksana Harian Bupati Syaifullah kepada Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Wakil Bupati Khoirani periode 2021-2026 di Pendopo Kabupaten Situbondo, Selasa (2/3).

Khusus Kabupaten Situbondo, katanya, saat ini angka IPM-nya 67,38 masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur (71,71) serta angka kemiskinan 12,22 persen atau di atas Jawa Timur. Oleh karena itu, Khofifah berharap peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama atau bergotong royong dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten serta keterlibatan para kiai dan tokoh masyarakat di Situbondo.

Mantan Menteri Sosial itu, mengharapkan Bupati Karna Suswandi dan Wakil Bupati Khoiraniterus menurunkan angka kematian ibu (AKI) yang saat ini berada di urutan 11 dan angka kematian bayi (AKB) di urutan ke-8, serta kekerdilanjuga harus bisa diturunkan. "Jadi, angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB) serta stunting(kekedilan) merupakan tiga hal yang dijadikan basis dasar melihat kualitas SDM dan tingkat daya saing kita," tuturnya.

Khofifah mengingatkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo meningkat menjadi 12,22 persen pada 2020 dari tahun sebelumnya 11,20 persen dari jumlah penduduk sekitar 680.000 jiwa. Bupati Situbondo Karna Suswandi diminta mempercepat penurunan kemiskinan, mengingat tingkat kemiskinan di Kota Santri itu mencapai 12.22 persen.

"Pak bupati harus menyiapkan penyediaan lapangan kerja dan penciptaan ruang sosial yang dapat menghargai prinsip kebhinnekaan," ujarnya.

Permasalahan kemiskinan di Situbondo, menurut dia, diwarnai berbagai masalah lokal berbasis sosial budaya yang cukup kompleks, mulai dari utang di tengah-tengah masyarakat hingga pernikahan usia dini.

 

widget->kurs();?>