REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR—-Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng PT Telkom Indonesia Tbk untuk mengawasi dan mengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi, untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran. Hal itu dilakukan melalui sistem penguatan pemanfaatan data dengan aspek digital (digitalisasi).
Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa mengatakan, kerjasama tersebut berbentuk digitalisasi data. "Untuk mengelola bagaimana pusat data hilir migas di sana sekaligus tim operatornya," katanya setelah melakukan penandatanganan MoU di Hotel Swiss Bellin, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Selasa (2/3).
Menurutnya digitalisasi data itu memang sudah diterapkan Pertamina di 5518 SPBU. Dimana, nomor polisi kendaraan yang mengisi BBM Subsidi dan Premium tercatat secara digital.
Dari kerjasama tersebut, nantinya di setiap SPBU akan terpasang CCTV yang mencatat semua nomor polisi di seluruh SPBU. CCTV itu juga terhubung langsung dengan BPH Migas.
"Nanti untuk memasang video analitik atau CCTV untuk mencatat nomor polisi di semua SPBU yg terconnect langsung pada BPH Migas dan itu menggunakan dana BPH Migas," ucapnya.
Fanshurullah mengatakan, tujuan dari Nota Kesepahaman ini antara lain supaya ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh Indonesia. Sehingga kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh BPH Migas, akan efektif dan antisipatif dalam menghadapi kondisi-kondisi sekarang dan yang akan datang.
Tak hanya itu, lanjutnya, BPH Migas berupaya membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara lewat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasalnya, transaksi BBM sendiri bisa mencapai 75 miliar liter per tahunnya. "Jadi kami tingkatkan sehingga nanti di badan usaha niaga umum itu dipasang alat sehingga ter-digitalisasi semua PO atau uang keluar baik volume," tuturnya.
Selain itu, ujar Fanshurullah, BPH Migas juga siap mendukung Kota Bogor menjadi green city dengan jaringan gas rumah tangga. "Dimana BPH Migas menentukan harga gas di bawah Elpiji 3 kilogram, yang sudah dilakukan di 56 kabupaten dan kota di Indonesia. Jadi nanti boleh pakai APBN boleh juga dana administrasi di BUMN maupun BUMD," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom Indonesia, Edi Witjara mengaku akan mendukung kebutuhan yang diperlukan BPH Migas."Kalau yg saat ini kita rencanakan sesuai kebutuhan BPH Migas, kita ambil nilai yang paling optimal, kalau angkanya belum kita tentukan," jelasnya.
Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno yang turut hadir, menyambut baik kerjasama yang dijalin BPH Migas dan PT Telkom Indonesia. Menurutnya, digitalisasi merupakan cara paling ampuh untuk meningkatkan kinerja.
"Tidak bisa kita hindarkan segala sesuatu kalau ingin meningkatkan kinerja tentu digitalisasi, suatu langkah maju. Mudah-mudahan proses bisa berjalan cepat atau tanpa halangan berarti sehingga kita melihat adanya peningkatan kinerja BPH Migas dan kontribusinya pada negara,” pungkasnya.
--
Ikuti Whatsapp Channel Republika
