IHRAM.CO.ID,REJANG LEBONG -- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa daftar tunggu haji di daerah itu saat ini sudah mencapai 4.656 orang sehingga waktunya bisa mencapai 21 tahun ke depan.
Kepala Kemenag Rejang Lebong H Nopian Gustari mengatakan jumlah warga yang sudah mendaftarkan haji ini jika dikurangi dengan jumlah kuota yang diterima daerah itu sebanyak 232 orang maka baru akan selesai tahun 2042.
"Sampai saat ini jumlah warga Rejang Lebong yang sudah mendaftarkan diri untuk berangkat haji sebanyak 4.656 orang, jika dibagi dengan jumlah kuota yang kita terima sebanyak 232 orang maka baru selesai 21 tahun ke depannya atau sekitar tahun 2042 nanti," katanya di Rejang Lebong, Rabu (3/3).
Dia mengatakan jumlah warga yang mendaftar haji tersebut akan terus bertambah sampai akhir tahun 2021 nanti. Menurut dia tingginya minat masyarakat setempat untuk melaksanakan ibadah haji menunjukkan mulai tingginya kesadaran umat Islam guna menjalankan rukun Islam kelima tersebut, serta meningkatnya perekonomian masyarakat di 15 kecamatan Kabupaten Rejang Lebong.
"Kita tetap menerima pendaftaran haji, kendati sampai hari ini belum ada yang menyatakan pemberangkatan haji setelah pemerintah Arab Saudi melarang umrah dan haji dari 21 negara yang sedang terdampak penyebaran COVID-19, salah satunya adalah Indonesia," katanya.
Selain menerima pendaftaran haji, pihaknya juga tengah melakukan pembaruan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon selulerwarga yang sudah mendaftarkan diri dan gagal berangkat pada 2020 lalu.
"Kemudian kita juga akan mengumpulkan kembali paspor mereka yang pemberangkatannya pada 2020 lalu tertunda karena pandemi COVID-19, mengingat dari rombongan yang gagal berangkat ini terdapat 12 paspor yang masa berlakunya akan habis sehingga harus dilakukan perpanjangan," katanya.
Sejauh ini pengurusan administrasi pemberangkatan haji 2020 semuanya sudah selesai dan tinggal menunggu pemberangkatan saja, namun pihaknya belum bisa memastikan kapan akan berangkat karena belum ada informasinya dari pemerintah pusat serta pemerintah Arab Saudi, demikian Nopian Gustari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
