REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan mendukung penuh pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi nasional Covid-19. Hal itu disampaikan terkait dengan permintaan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, agar Bareskrim Polri melalui virtual police atau polisi virtual mengusut tuntas narasi antivaksin yang marak di media sosial.
"Pada prinsipnya dengan segala sumber daya yang dimiliki oleh polri, akan terus mendukung program vaksinasi nasional covid-19 agar dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Rusdi dalam konferensi persnya di media sosial, Kamis (4/3).
Namun, Rusdi tidak merinci apakah nantinya secara khusus polisi virtual atau virtual police bakal melakukan pemantauan atau menganalisa secara khusus narasi-narasi antivaksin yang berseliweran di media sosial. Ia mengatakan polisi mendukung program vaksinasi nasional Covid-19 dengan segala sumber daya yang dimiliki oleh Korps Bhayangkara tersebut.
Bahkan, Rusdi pernah menyampaikan, Polri telah menyiapkan tenaga kesehatan Polri sebagai vaksinator untuk menjangkau seluruh masyarakat. Setidaknya sebanyak 1.857 nakes Polri telah dikerahkan dan sudah bekerja sejak tanggal 13 Januari 2021 lalu. "Polri telah menyiapkan nakes polri sebagai vaksinator, dan siap menyukseskan program vaksinasi nasional," kata Rusdi.
Mabes Polri telah menggelar tahap 1 vaksinasi Covid-19 untuk perwira tinggi (Pati) dan pamen Polri berpangkat Kombes. Rusdi mengatakan, vaksinasi tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program vaksinasi nasional yang sedang berjalan secara bertahap.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui virtual police menyelidiki dan mengusut tuntas narasi antivaksin yang marak di media sosial. Azis Syamsuddin menyesalkan maraknya narasi terkait dengan antivaksin di media sosial.
Azis mengatakan polisi virtual harus mengusut tuntas karena narasi antivaksin diduga terkoordinasi. "Narasi tersebut diduga terkoordinasi dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan informasi yang disebarkan merupakan hoaks. Aparat harus dapat mengungkap dan menangkap para pelaku serta memberikan sanksi tegas," kata Azis di Jakarta, Rabu (3/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
