REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Juru Bicara Kementerian Kesehatan Arab Saudi Dr Mohammed Al-Abd Al-Aly menangkal rumor penghentian penggunaan vaksin AstraZeneca. Dalam konferensi pers, dia justru mengatakan sejauh ini sudah lebih dari 2.2 juta orang yang telah menerima suntikan vaksin buatan Inggris itu.
Dia juga mengatakan, otoritas kesehatan akan terus memantau keamanan dan kemanjuran vaksin, yang hingga saat ini belum menunjukkan adanya masalah terkait. Sejauh ini Otoritas Makanan dan Obat Saudi telah menyetujui penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech Covid-19 sejak Desember lalu dan telah mengimpor serta menggunakan vaksin Oxford-AstraZeneca pada Februari lalu.
Al-Aly mengatakan, saat ini jumlah kasus yang dikonfirmasi dan kasus kritis terus berfluktuasi dalam sebulan terakhir, naik dan turun tanpa visibilitas jelas atau indikasi stabil. Dia menambahkan, angka tersebut masih tidak stabil dan fluktuasi terus menjadi perhatian para pejabat.
“Sangat penting bagi komunitas untuk terus mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan, yang hasilnya akan menyebabkan kurva menurun pada waktunya,” kata dia yang dikutip di Arab News, Selasa (16/3).
Arab Saudi pada hari Minggu melaporkan 348 kasus baru COVID-19, dengan 179 di antaranya di wilayah Riyadh. Makkah memiliki 52 kasus, Provinsi Timur memiliki 44 dan Qassim memiliki 13. Jazan dan Baha masing-masing melaporkan empat kasus.
Ada 382.407 infeksi yang dikonfirmasi dilaporkan di negara itu sejak awal pandemi, lebih dari setahun yang lalu. Dengan lebih dari 14,3 juta tes PCR telah dilakukan di Kerajaan sejak awal pandemi, dan 34.731 dilakukan dalam 24 jam terakhir.
Baca juga : Jenderal Israel: Israel akan Dihantam 2.000 Rudal Per Hari
Otoritas Saudi terus menggalakkan kampanye pemantauan mereka untuk memastikan kepatuhan dengan tindakan pencegahan yang diberlakukan untuk membendung penyebaran virus corona. Menurut catatan statistik Kementerian Dalam Negeri, setidaknya ada 34.763 pelanggaran dalam satu minggu.
Kementerian meminta semua orang untuk terus mengikuti protokol pencegahan dan instruksi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk mencegah penyebaran virus. Kementerian Kota, Pedesaan, dan Perumahan juga telah menutup 158 perusahaan karena melanggar tindakan pencegahan COVID-19.
Tim lapangan juga terus melakukan inspeksi dadakan ke toko, tempat makan, pasar dan tempat publik lain di berbagai daerah, dan menemukan 701 pelanggaran tindakan kesehatan, yang dikeluarkan oleh kementerian dan otoritas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari upaya anti-virus Corona Kerajaan. Akibatnya 158 bisnis terpaksa ditutup.
Ini menekankan pentingnya mengikuti langkah-langkah pencegahan, menempatkan stiker di lantai untuk mempromosikan jarak sosial, menyediakan pembersih dan alat pengukur suhu di pintu masuk perusahaan komersial, serta menggunakan aplikasi Tawakkalna.
Kementerian mengatakan penting untuk menghukum pelanggar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan publik, menambahkan bahwa kerja sama oleh perusahaan komersial dalam mengikuti langkah-langkah pencegahan juga diperlukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
