REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya merencanakan bus Transjakarta akan mulai beroperasi dengan menggunakan tenaga listrik. Anies menyebut, jumlah armada bus listrik yang bakal digunakan sebanyak 100 unit.
"Kita berencana tahun ini mulai dengan 100 unit trasjakarta yang menggunakan tenaga listrik," kata Anies dalam diskusi virtual, Selasa (17/3).
Anies menilai, transportasi listrik menjadi salah satu solusi yang layak untuk dibahas dan dipertimbangkan. Bahkan menurut dia, saat ini Pemprov DKI sedang menuju model transportasi bebas emisi, salah satunya, yakni berbasis listrik. Sebab, bus listrik dapat membantu mengurangi tingkat polusi udara dan emisi gas rumah kaca.
"Harapannya pemerintah mendorong demand, sehingga lebih banyak lagi yang nantinya akan bisa memproduksi dan masyarakat yang bisa menggunakan kendaraan berbasis listrik," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Sardjono Jhony Tjitrokusumo menuturkan, pihaknya akan mengoperasikan 100 unit bus listrik sebagai langkah awal. Dia menjelaskan, pengoperasian bus listrik itu akan dilaksanakan secara bertahap.
"Harapan kita di HUT Jakarta nanti kita bisa berikan hadiah minimum 20-30 unit bus listrik di Juni 2021," tutur dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, sebanyak 100 unit bus listrik untuk Transjakarta ditargetkan beroperasi pada 2021. Syafrin menyebut, nantinya tarif penumpang bus listrik Transjakarta juga tidak ada perubahan.
"Tentu polanya jika itu digunakan di koridor Transjakarta, tarifnya akan sama saat ini Rp 3.500. Jadi artinya selama pendekatan tarif dalam koridor Transjakarta itu akan mengikuti," kata Syafrin, Rabu (10/3).
Meski demikian, kata dia, biaya dari PT Transjakarta ke pihak operator bus listrik belum ditentukan. Selama ini pihak Transjakarta menggunakan skema rupiah per kilometer untuk menentukan biaya operasional bus yang dioperasikan oleh operator. Sedangkan biaya bus listrik per kilometer berbeda dengan bus dengan bahan bakar fosil atau mineral.
"Tentu komponen biaya operasional kendaraannya itu akan dihitung secara cermat oleh rekan-rekan di Badan Pengelola Barang dan Jasa DKI Jakarta," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
