REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sedang menyusun rencana untuk memperbaiki hubungan AS-Palestina yang sebelumnya telah runtuh di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Rencana ini pertama kali dilaporkan oleh surat kabar yang berbasis di Uni Emirat Arab, The National.
Dua orang sumber yang mengetahui dokumen Departemen Luar Negeri mengatakan, rencana itu masih dalam "tahap kerja" awal. Tetapi dapat menjadi dasar untuk membatalkan pendekatan yang dilakukan Trump kepada Palestina. Pendekatan tersebut menuai kecaman karena sangat bias dalam mendukung Israel.
Sebagian dari draf memo yang dikutip oleh The National mengatakan visi AS adalah "untuk memajukan kebebasan, keamanan, dan kemakmuran bagi Israel dan Palestina dalam waktu dekat". Dokumen yang dikutip mengatakan, AS mengirimkan bantuan pandemi Covid-19 untuk Palestina senilai 15 juta dolar AS yang akan diumumkan pada akhir Maret.
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa AS mengambil sikap yang lebih keras pada kegiatan pemukiman Israel dan menyebutkan upaya untuk mendapatkan komitmen Palestina agar mengakhiri pembayaran kepada individu yang dipenjara (oleh Israel) karena tindakan terorisme.
Satu sumber, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan dokumen itu adalah draf awal yang dapat direvisi dan versi final akan memerlukan tinjauan antar-lembaga. Namun Departemen Luar Negeri enggan memberikan tanggapan terkait dokumen itu.
"Kami tidak memiliki komentar apa pun tentang memo khusus itu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jalina Porter
Sejak menjabat sebagai presiden pada 20 Januari, para penasihat Biden mengatakan, mereka berniat untuk memperbaiki hubungan dengan Palestina. Pemerintah juga berjanji untuk melanjutkan bantuan ekonomi dan kemanusiaan senilai ratusan juta dolar, dan bekerja untuk membuka kembali misi diplomatik Palestina di Washington.
Para penasihat Biden juga telah menjelaskan bahwa mereka ingin menetapkan kembali tujuan solusi dua negara sebagai prioritas dalam kebijakan AS tentang konflik Israel-Palestina. Tetapi mereka bergerak hati-hati karena Israel akan menggelar pemilu 23 Maret, diikuti oleh pemilu Palestina yang dijadwalkan dalam beberapa bulan mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
