IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Mastuki, membenarkan telah menggelar pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dia mengatakan, sedikitnya ada tiga hal yang dibicarakan.
"Benar, pekan lalu kami silaturahim kami silaturahim ke pimpinan MUI. Pertama, familiarisasi sejumlah aturan baru dari PP 39/2021," kata dia saat dikonfirmasi Republika.co.id, Senin (22/3)
Kedua, Mastuki menuturkan, pertemuan antara BPJPH dan pimpinan MUI untuk husnut tafahum atau membangun kesepahaman mengenai beberapa tugas dan pelaksanaan jaminan produk halal antara BPJPH dan MUI. Di antaranya ialah fatwa penetapan halal di pusat maupun daerah.
"Juga pembiayaan sertifikasi halal yang dilakukan melalui single payment. Dalam hal tarif, akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tarif layanan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)," kata dia.
Ketiga, lanjut Mastuki, BPJPH meminta informasi dan masukan kepada pimpinan MUI mengenai standar halal yang berlaku untuk kerjasama lembaga halal luar negeri. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, juga dibahas tentang pemercepatan layanan berbasis elektronik.
Mastuki menjelaskan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah 39/2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, BPJPH menyiapkan aturan teknis operasionalnya dalam bentuk peraturan atau keputusan menteri agama atau peraturan BPJPH. Dia juga mengakui, ada banyak pekerjaan yang harus segera dilaksanakan.
"Tentang standar pelaksanaan pernyataan halal oleh UMK (self declare), pembentukan tim akreditasi, akselerasi LPH, kerjasama luar negeri, pelatihan atau sertifikasi kompetensi penyelia halal dan auditor halal, dan juga layanan berbasis elektronik," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
