REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan Korea Utara (Korut) tentang berlanjutnya uji coba rudal mereka. Biden mengancam, akan ada konsekuensi jika Pyongyang meningkatkan ketegangan di tengah negosiasi nuklir yang macet.
“Kami sedang berkonsultasi dengan sekutu dan mitra kami, dan akan ada respons jika mereka (Korut) memilih melakukan eskalasi. Kami akan merespons sesuai," kata Biden dalam konferensi pers pada Kamis (25/3).
Kendati demikian, Biden menyatakan pemerintahannya siap melakukan beberapa bentuk diplomasi. "Tapi itu harus dikondisikan pada hasil akhir denuklirisasi," ujarnya.
Kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA), mengatakan dua proyektil taktis tipe baru telah diuji pada Kamis lalu. Mereka secara akurat menghantam target di lepas pantai timur negara tersebut.
KCNA, mengutip pejabat tinggi Korut Ri Pyong Chol, tokoh yang mengawasi proses uji coba, mengatakan pengembangan senjata baru sangat penting dalam memperkuat kekuatan militer negara tersebut. Kehadiran senjata semacam itu dapat mencegah segala macam ancaman militer yang ada di Semenanjung Korea.
Para pejabat Jepang mengatakan kedua proyektil taktis yang diuji Korut pada Kamis adalah rudal balistik. Rudal semacam itu dilarang resolusi Dewan Keamanan PBB. Menurut pejabat Korea Selatan (Korsel), Korut menembakkan dua rudal lainnya pada Ahad pekan lalu. Namun itu kemungkinan adalah rudal jelajah yang kepemilikannya tidak dilarang.
Uji coba itu merupakan provokasi besar pertama Korut sejak Biden resmi menjabat sebagai presiden pada Januari. Beberapa ahli mengatakan Korut berniat memberi tekanan pada pemerintahan Biden untuk meningkatkan pengaruhnya dalam pembicaraan di masa depan.
Pada era pemerintahan mantan presiden Donald Trump, AS dan Korut sempat mengadakan pembicaraan langsung denuklirisasi Semenanjung Korea. Pemimpin Korut Kim Jong-un melakukan dua kali pertemuan dengan Trump, yakni di Singapura dan Vietnam. Keduanya pun sempat bertemu di zona demarkasi militer di Panmunjeoum.
Serangkaian pertemuan itu gagal menghasilkan kesepakatan menuju denuklirisasi. Korut, yang telah menutup beberapa situs uji coba nuklirnya, meminta AS mencabut sebagian sanksi ekonominya. Namun Washington kukuh berpegang pada pendiriannya, yaitu sanksi hanya bisa dicabut jika Pyongyang telah melakukan denuklirisasi secara komprehensif dan terverifikasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
