REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) Syam Resfiadi menyambut baik rencana Kementerian Kesehatan yang akan menyelesaikan vaksinasi untuk jamaah haji di bulan Mei. SAPUHI akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar rencana Kemenkes berjalan sesuai rencana.
"Menteri kesehatan ingin memastikan di bulan Mei sudah bisa divaksin kita gembira sekali. Kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal kesehatan ini untuk bisa vaksin," kata Syam saat dihubungi, Jumat (26/3).
Syam menyarankan, sebelum melakukan vaksinasi kepada para calon jalan jamaah haji, Pemerintah Indonesia juga harus memastikan berapa jumlah kuota yang akan diberikan Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Karena pastinya kuota haji di masa pandemi pasti berbeda jumlahnya dengan kuota sebelum masa pandemi.
"Apabila memang semua dinyatakan oleh pemerintah Arab Saudi boleh berangkat dan berapa jumlah kuota yang bisa didapat atau disiapkan ya itulah yang akan kita kerjakan setelah penggunaan itu bisa dilakukan," ujarnya.
Syam yang juga pemilik travel umrah dan haji khusus PT Patuna Mekar Jaya, mengatakan percuma jamaah haji divaksin dengan tujuan untuk berangkat haji, akan tetapi belum diketahui apakah vaksin itu bisa diterima atau tidal oleh pemerintah Arab Saudi.
"Apakah manfaat vaksin itu bisa di terima oleh pemerintah Arab Saudi atau tidak. Jadi masa kadaluarsanya masa inkubasi dan segala macam ini yang perlu sosialisasi lebih jauh kepada masyarakat terutama jamaah haji," katanya.
Syam mengatakan, vaksin yang dilakukan sekarang ini juga harus dapat dipastikan bisa diterima untuk jamaah umroh. Jika haji dapat digelar maka umrah setelah musim haji akan dapat diselenggarakan.
"Insya Allah pada saat selesai musim haji bisa dilakukan umroh tentunya sosialisasi inkubasi masa kadaluarsa bisa diterima oleh pihak pemerintah Arab Saudi dan segala macam itu kita perlukan," katanya.
Masalah-masalah teknis seperti itu justru kata Syam yang perlu di perlu kita dapatkan informasi lebih cepat oleh pihak Kemenkes. Karena saat ini penyelenggara umrah dan haji khusus pada dasarnya sedang menyiapkan nama-nama jamaah yang dinyatakan sebagai kuota murni di tahun 2020 lalu.
"Dan insya Allah akan berangkat di tahun ini. Apabila ada pengumuman dari pemerintah Arab Saudi yaitu kepastian dan kemampuan untuk berangkat di tahun ini dengan pernyataan dari jemaah kepada PHIK yang tentunya itu usulan dari departemen Agama," katanya.
Syam mengatakan, apabila memang haji siap diselenggarakan berapa kuota yang didapat. Untuk itu penting diketahui lebih awal berapa kuota yang akan diterima Indonesia untuk haji khusus dan haji reguler.
"Kita juga pengen tahu berapa pastinya kuota yang didapat dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia termasuk haji khusus PIHK," katanya.
Syam mengatakan, jika porsi kuota sudah diketahui, maka penyelenggara haji khusus dapat berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama nama-nama mana saja yang boleh berangkat. Di masa pendemi ini tentu ada nomor porsi yang tidak bisa urutan berangkat karena terkait kebijakan usia.
"Bagaimana apabila siap juga tidak berurutan bagaimana kalau prinsipnya harus selalu berurutan nomor kuota antara yang tidak mungkin yang tidak mau tahun ini mundur tahun depan dilogkap itu bagaimana," katanya.
Terkait masalah ini kata Syam, Kementerian Agama harus punya kebijaksanaan mengisi kuota yang memang disanggupi oleh Kementerian Haji Arab Saudi maupun oleh jamaah masing-masing. Baik jamaah haji reguler maupun haji khusus.
Beberapa hari yang lalu kata Syam, PIHK berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag DKI, Dinas kesehatan DKI, Dirjen PHU Kemenag dan anggota DPR Komisi VIII. Dalam koordinasi itu ada keyakinan haji tahun ini bakal diselenggarakan.
"Akan tetapi tetap kita menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi berapa kita dikasih kuota. Bisik-bisik dari teman-teman di Arab Saudi Insya Allah ada Haji," katanya.
Namun bagaimana aturannya, protokol kesehatannya, kuotanya dan segala macam masih belum jelas. Semua itu masih dalam pertimbangkan atau masih dibicarakan di pemerintahan Arab Saudi.
Syam memastikan, untuk masalah karantina tidak terlalu rumit. Setiap PIHK pastinya punya teknis masing-masing bagaimana karantina jamaah sebelum keberangkatan.
"Ini bisa kita kaitkan dengan manasik dan persiapan keberangkatan. Karena biar gak terlalu banyak waktu dan biaya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
