Selasa 30 Mar 2021 23:39 WIB

Pemprov Sumbar Ikut Arahan Pusat Terkait Larangan Mudik

Pemprov Sumbar belum melakukan penyekatan di pintu provinsi untuk cegah mudik

Rep: Febrian Fachri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyebut pihaknya akan mematuhi instruksi pemerintah pusat terkait larangan mudik lebaran Idul Fitri tahun ini. Menurut Mahyeldi, gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah harus ikut arahan.
Foto: Dok Pemprov Sumbar
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyebut pihaknya akan mematuhi instruksi pemerintah pusat terkait larangan mudik lebaran Idul Fitri tahun ini. Menurut Mahyeldi, gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah harus ikut arahan.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyebut pihaknya akan mematuhi instruksi pemerintah pusat terkait larangan mudik lebaran Idul Fitri tahun ini. Menurut Mahyeldi, gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah harus ikut arahan.

"Kalau pusat memerintahkan tentu daerah melaksanakan, saya sebagai Gubernur kan perpanjangan tangan pusat," kata Mahyeldi di Padang, Selasa (30/3).

Mahyeldi merasa belum ada rencana melakukan penyekatan di jalur-jalur tertentu seperti yang dlakukan oleh daerah lain seperti Jawa Timur. Mahyeldi masih ingin melihat situasi sesuai perkembangan yang terjadi. Karena bila melakukan penyekatan menurut dia akan menelan biaya tambahan cukup besar.

"Penyekatan itu kan  butuh biaya, saya kira kita tidak perlu melakukan itu, karena itu butuh banyak biaya, sementara kemampuan fiskal kita sangat terbatas, ini akan menggerus APBD kita," ucap Mahyeldi.

Seperti diketahui pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan melarang mudik selama 6-17 Mei 2021. ebelum dan sesudah tanggal tersebut, masyarakat diimbau membatasi mobilisasi ke luar daerah, kecuali sangat mendesak dan perlu.

Cuti bersama Idul Fitri tetap diadakan selama satu hari, namun tetap melarang aktivitas mudik. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan covid-19. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement