IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menyusun kurikulum ekonomi syariah di semua jenjang pendidikan sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, langkah itu bagian upaya Pemerintah mendukung percepatan implementasi pengembangan infrastruktur ekosistem syariah.
"Pemerintah menyiapkan dukungan Sumber Daya Manusia melalui penyusunan RoadMap Pembangunan SDM Unggul di Sektor Ekonomi Syariah," kata Wapres saat memberi keynote speech di acara IDX Channel Sharia Fair 2021 bertajuk “Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia”, Senin (5/4).
Wapres mengatakan upaya ini mencakup penyederhanaan (merger) nomenklatur program studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah, penyusunan kurikulum ekonomi syariah di semua jenjang pendidikan sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Selain itu, Pemerintah juga akan menyusun materi edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah serta penyusunan skema sertifikasi kompetensi. Hal ini guna mendukung kebutuhan SDM sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Sebab, kata Ma'ruf, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut tentu tidak dapat dilakukan hanya oleh satu atau dua pihak saja, tetapi juga berbagai pihak termasuk faktor SDM.
Menurutnya, KNEKS sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air terus melakukan koordinasi, sinergi, kolaborasi dan kerjasama baik dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota, maupun stakeholder terkait lainnya.
"KNEKS juga melakukan sinkronisasi berbagai program dengan lembaga lain yang juga fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah antara lain dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI," ungkapnya.
Sebelumnya, Wapres pernah menyingung SDM ekonomi syariah Indonesia belum link and match antara perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Karena itu, ia menilai bangsa Indonesia masih harus bekerja keras dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang keuangan dan ekonomi syariah.
Seban, tidak sedikit lulusan dari pendidikan tinggi dengan prodi ekonomi dan keuangan syariah, kebanyakan tidak siap pakai karena lulusan tidak memiliki kompetensi yang sesuai.
"Atau dalam bahasa yang lebih popular tidak terjadi link and match yang kuat antara perguruan tinggi dan indutri," ujar Ma'ruf saat menjadi pembicara kunci di acara Sharia Business and Academic Synergy (SBAS) dengan tema “Strategi Pengembangan SDM Ekonomi Islam Berbasis Link and Match Solusi SDM Unggul Indonesia Maju”, Selasa (29/12).
Ma'ruf juga menyebut , laporan Islamic Finance Development Indicator 2020 yang mencatat Indonesia sebagai negara terbanyak dalam penyelenggara pendidikan ekonomi dan keuangan syariah, namun, tidak diikuti dengan kualitas yang memadai.
Berdasarkan laporan, kualitas pendidikan program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diperbaiki. Hal ini karena, dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil program studi yang terakreditasi dan lebih banyak yang belum terakreditasi.
"Dari yang sudah terakreditasi berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018, baru 10 program studi Ekonomi Syariah yang berakreditasi A. Sedangkan yang berakreditasi B baru sejumlah 99 program studi dan sisanya berakreditasi C berjumlah 98 program studi," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
