REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyampaikan empat tujuan akselerasi transformasi digital melalui percepatan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) di Indonesia. Keempat tujuan ini penting agar Indonesia dapat mencapai pemerataan penggunaan internet.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tantangan Indonesia semakin meningkat dengan adanya pandemi dan era digitalisasi, bahkan pandemi mempercepat disrupsi revolusi industri 4.0,
"Kalau kita lihat percepatan informasi TIK tujuannya adalah untuk akselerasi transformasi digital," ujarnya saat acara Pembukaan FEKDI dan Launching P2DD secara virtual Senin (5/4).
Tujuan akselerasi transformasi digital pertama mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan, sehingga dukungan fiskal dilakukan agar seluruh desa, kecamatan, puskesmas, sekolah, polsek dan koramil bisa ditransformasikan secara digital.
“Adanya transformasi digital, nantinya seluruh komponen penyelenggaraan pemerintahan bisa bekerja sama lebih efektif, sehingga tadi saya sampaikan dukungan fiskal agar seluruh desa bisa ditransformasikan secara digital apabila ada infrastruktur tersedia,” ucapnya.
Kedua mewujudkan public service yang efisien dan cepat terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Sehingga transfer ke daerah dan dana desa didesain agar dana operasi sekolah dan kesehatan bagi puskesmas bisa menggunakan fasilitas digitalisasi ini.
"Sehingga mereka bisa terkoneksi dengan, misalnya puskesmas dengan RS lebih advance dan di bidang pendidikan bisa mendukung reformasi pendidikan," ucapnya.
Ketiga mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan layanan bersama atau share service mengingat hal ini merupakan ciri penting dalam transformasi digital. Hal ini penting sebagai ciri transformasi digital.
Keempat, mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas terutama yang masih belum memiliki akses internet di daerah 3T.
Sri Mulyani menyebut strategi pemerintah dengan menyediakan base transceiver station (BTS) di 5.503 lokasi desa 3T, akses internet 12.077 poin, palapa ring level agreement dan utilisasi baik di bagian barat dan timur di atas 30 persen sampai 40 persen, serta literasi digital untuk 295 ribu orang.
“APBN 2021 belanja K/L sebesar Rp 17 triliun dan TKDD Rp 9 triliun. Ini merupakan suatu bagian dari rencana lima tahun dalam rangka menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi internet,” ucapnya.
Menurutnya belanja per tahun bisa capai Rp 16 triliun sampai Rp 17 triliun hingga 2024 agar 9.113 desa di daerah 3T, 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, 6.000 polsek dan koramil, serta 47.900 desa dan kecamatan dapat terkoneksi oleh internet.
“Itu inti dari transformasi berkeadilan yaitu transformasi digital. Apabila belanja bidang infrastruktur untuk konektivitas digital bisa dibangun maka itu butuh anggaran belanja sangat besar baik belanja melalui K/L hingga TKDD,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
