REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, perekonomian Indonesia akan bangkit kembali pada 2021. Pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi di kisaran 4,5 persen sampai 5,3 persen.
Agar dapat mewujudkan ekspektasi ini, diperlukan langkah kebijakan tepat dalam memulihkan ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah akan difokuskan meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.
Dari sisi produksi, beberapa sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, penyedia akomodasi dan makanan minuman, serta transportasi mengalami perbaikan. Sejumlah sektor pun mampu tumbuh signifikan, di antaranya informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pertanian, dan jasa pendidikan.
Airlangga menuturkan, indikator ekonomi Indonesia terus menunjukkan sinyal pemulihan. Dari sisi sektor riil, aktivitas manufaktur telah memasuki tahap ekspansi.
Selain itu, indeks keyakinan konsumen, penjualan ritel, dan penjualan kendaraan bermotor telah membaik dibandingkan pada awal pandemi tahun lalu. “Di saat sama, peningkatan harga komoditas telah membuat neraca perdagangan mengalami surplus dalam 10 bulan berturut-turut. Dari sisi sektor eksternal, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham telah kembali ke level pra-Covid-19,” jelasnya dalam webinar, Rabu (7/4).
Pemerintah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 dengan anggaran mencapai Rp 699,4 triliun atau naik 21 persen dari realisasi PEN 2020. Data terkini menunjukan realisasi Program PEN sampai 1 April 2021 mencapai Rp 123,26 triliun atau 17,6 persen dari pagu.
Agenda besar lainnya yakni reformasi struktural melalui Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja akan menjadi jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang.
Pemerintah juga membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI), serta mengeluarkan kebijakan penurunan tarif PPh Badan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. “Untuk menstimulasi permintaan masyarakat kelas menengah, pemerintah juga telah memberikan insentif bagi sektor yang memiliki multiplier effect besar bagi perekonomian yaitu otomotif dan properti,” tutur Menko Perekonomian.
Pemerintah juga mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada masa pandemi Covid-19. Di antaranya tambahan subsidi bunga KUR, penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan, serta relaksasi KUR berupa perpanjangan waktu dan penambahan limit plafon KUR. Akses pembiayaan juga diperluas dengan peluncuran KUR Super Mikro. Per 5 April 2021 telah terealisasi kepada 306.239 debitur dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp 2,52 triliun.
Program penting lainnya adalah Kartu Prakerja yang sudah mencapai gelombang ke-16. Secara kumulatif, sebanyak 60 juta peserta telah mendaftar dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten dan Kota. Pada tahun 2021 sebesar Rp 786 miliar insentif telah disalurkan.
Airlangga mengatakan, salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yakni keharusan melakukan digitalisasi di semua aspek, termasuk ekonomi digital. “Untuk itu, Pemerintah mengembangkan Kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital untuk melengkapi inisiatif Making Indonesia 4.0 yang difokuskan pada sejumlah sektor,” tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
