REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris pada Kamis (8/4) mengecam "tindakan penindasan rezim militer Myanmar" menyusul pengusiran duta besarnya dari gedung kedutaan di London.

"Kami mengutuk tindakan intimidasi rezim militer Myanmar di London kemarin dan saya memberi penghormatan kepada Dubes Kyaw Zwar Minn atas keberaniannya," cuit Menteri Luar Negeri Dominic Raab di Twitter.

"Inggris akan terus menyerukan diakhirinya kudeta dan kekerasan yang mengerikan, serta pemulihan demokrasi segera," kata dia lagi.

Pada Rabu, dubes Myanmar di London mengungkapkan bahwa dia telah diusir dari gedung kedutaan oleh atase militer negara itu.

Menurut Zwar Minn, staf kedutaan diminta meninggalkan gedung oleh perwakilan militer Myanmar di Inggris. Dia juga diberitahu bahwa dia bukan lagi perwakilan negara.

Dubes mengungkapkan dirinya tidak diizinkan untuk berbicara dengan media lokal dan menggambarkan insiden itu sebagai "semacam kudeta, di tengah London"

“Ini kudeta. Padahal saya berada di Inggris, bukan di Myanmar. Mereka tidak bisa melakukan ini. Pemerintah Inggris tidak akan mengizinkan hal ini terjadi," tukas Minn.

Zwar Minn telah menentang kudeta militer dan mengeluarkan pernyataan yang menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto partai yang berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dan para pejabat sipil lainnya. Dia juga menemui Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab untuk mengutuk kekejaman militer Myanmar.

Hampir 600 orang di Myanmar tewas sejak militer negara itu mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari, menurut kelompok hak-hak sipil yang berbasis di Myanmar. Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik (AAPP) menyebutkan hingga 6 April, sebanyak 2.750 orang ditahan dan 38 di antaranya telah dijatuhi hukuman.

Pada 1 Februari, militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis. Menanggapi kudeta tersebut, kelompok-kelompok sipil di seluruh negeri menggelar unjuk rasa yang masih berlangsung hingga saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika