REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengikuti kebijakan pemerintah pusat soal larangan mudik Lebaran tahun ini. Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar pun diminta menaati kebijakan tersebut.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mewanti-wanti ASN soal larangan mudik Lebaran ini. “Saya ingatkan, ASN dilarang mudik. Tidak ada alasan yang sifatnya pribadi,” kata gubernur yang akrab disapa Emil itu, Jumat (16/4).
ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang membandel mudik bisa terkena sanksi. “Bagi mereka yang melanggar, sanksi sudah disiapkan, baik dari arahan pemerintah pusat maupun kebijakan dari Gubernur,” kata Emil.
Emil mengharapkan ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya penanganan Covid-19. Larangan mudik dari pemerintah pusat ini disebut merupakan salah satu langkah dalam menekan potensi penyebaran Covid-19. “Saya titip, namanya ASN itu teladan. Kalau negara sudah memutuskan (dilarang mudik), maka semua harus (taat), tidak boleh banyak alasan,” ujarnya.
Selain mengingatkan soal larangan mudik, Emil juga meminta ASN di lingkungan Pemprov Jabar tetap berupaya membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan.
Emil pun berharap masyarakat memahami kebijakan pemerintah soal larangan mudik Lebaran ini. Pasalnya, pandemi Covid-19 belum usai. “Saya kira yang terpenting adalah masyarakat mohon memahami. Ini keputusan yang tidak menyenangkan, tapi demi keselamatan karena pandemi belum usai,” kata dia.
Jika warga tetap mudik, Emil mengkhawatirkan ada yang terpapar Covid-19 dan menularkan virusnya kepada warga lain. Terlebih belum semua warga divaksin Covid-19. Begitu juga warga lansia yang dinilai rentan terpapar Covid-19. “Jangan sampai gara-gara kita memaksa mudik, para lansia di kampung, yang belum sempat tervaksin, akhirnya menjadi korban keegoisan kita ingin memaksakan diri mudik,” ujar Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
