REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah terus melakukan optimalisasi potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satunya, melalui digitalisasi bagi UMKM yang masih berbasis offline dengan peningkatan literasi digital bagi pegiat UMKM.
Selain itu, kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah juga memberikan stimulus bagi UMKM yang sudah terdigitalisasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terdampak oleh pandemi Covid-19.
"Saat ini, dari sekitar 60 juta UMKM yang ada di Indonesia, baru 13 persen yang terdigitalisasi. Oleh karenanya, UMKM harus didorong menjadi go digital, sehingga pasarnya menjadi lebih luas," kata Airlangga, dalam webinar Transformasi Digital Menuju Indonesia Maju, Jumat (23/4).
Menurutnya, melalui Gernas BBI (Bangga Buatan Indonesia) pemerintah berkomitmen untuk mendorong pegiat UMKM agar on board ke platform digital. "Hingga akhir tahun 2020, pemerintah mencatat terdapat 11,7 juta UMKM yang on boarding," katanya.
UMKM sendiri telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 61 persen dan mampu menyediakan 97 persen dari lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga, dengan adanya dorongan yang dilakukan, akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional dan memberikan manfaat pada seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan bisnis UMKM.
"Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta," kata Airlangga.
Untuk wilayah Jawa Barat, kata Airlangga, berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital di Jawa Barat, termasuk penggunaanya, meningkat di atas 40 persen selama pandemi Covid 19. Selain itu, menurut East Venture's Digital Competitiveness Index 2021, Jawa Barat menempati peringkat kedua sebagai daerah dengan daya saing digital terbaik di Indonesia, di bawah DKI Jakarta.
Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, transformasi digital adalah hal wajib, bukan lagi pilihan. Pandemi Covid-19, mempercepat transformasi digital, memaksa masyarakat menggunakan teknologi informasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
"Pemerintah Provinsi Jabar hari ini menyadari, tidak ada kehidupan di Jabar yang tidak bisa disentuh oleh digital," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Emil mengatakan, Covid-19 mengajarkan ekonomi digital ini membuat perekonomian bertahan. Semua orang dipaksa online, baik itu seminar, sekolah, jual beli, karena adanya pembatasan.
Emil menjelaskan, Jabar sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, berpotensi menjadi pengguna internet terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, Pemprov Jabar berupaya memberdayakan berbagai sendi ekonomi melalui digitalisasi, termasuk peningkatan akses UMKM ke pasar digital.
"Kami puh berupaya mendigitalisasi desa. Hasilnya luar biasa awalnya hanya ada 37 desa mandiri sekarang 270 lompatnya luar biasa dan tak ada desa tertinggal," paparnya.
Menurutnya, transformasi digital wajib dilakukan bukan lagi pilihan. Kalau 2045 ingin jadi negara maju generasi Z harus produktif dan hanya ada di gital.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
