REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memicu ketegangan baru dengan Siprus Turki, atas putusan pengadilan. Putusan ini bertentangan dengan upaya promosi pendidikan Islam di kalangan pemuda Siprus Turki, seperti yang dia lakukan di Turki.
Di bawah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Turki telah menyaksikan perluasan pendidikan agama yang signifikan. Erdogan sendiri bersumpah untuk membesarkan "generasi yang taat".
Namun, upaya untuk memperluas visinya ke Republik Turki Siprus Utara (TRNC) yang hanya diakui dan didukung oleh Ankara ini telah menemui perlawanan. Kelompok ini mengikuti pemahaman Islam yang sangat moderat dan sering digambarkan sebagai salah satu yang paling sekuler di dunia Muslim.
Pada 15 April, pengadilan konstitusional Siprus Turki memutuskan pembelajaran Alquran di daerah utama tidak dapat diselenggarakan di luar kendali Kementerian Pendidikan. Hal ini menimbulkan kemarahan dan ancaman dari Ankara, di mana putusan itu bergema sebagai larangan kursus.
Kontroversi tersebut berasal dari amandemen hukum tahun 2017 di Siprus Utara yang membentuk Komisi Urusan Agama, sebagai bagian dari Departemen Urusan Agama yang ada. Komisi tersebut diberi wewenang untuk menjalankan kursus Alquran, mengeluarkan sertifikat, mengadakan ujian kecakapan bagi para pejabat agama dan membuat penunjukan yang sesuai.
Pengadilan, berdasarkan petisi oleh serikat pekerja, memutuskan konstitusi Siprus Turki mengharuskan semua bentuk pendidikan berada di bawah pengawasan dan kendali Kementerian Pendidikan, sehingga menganggap amandemen tersebut tidak konstitusional.
Dilansir di Al-Monitor Sabtu (24/4), meskipun keputusan tersebut pada dasarnya bersifat teknis, Ankara menanggapinya dengan nada pedas. Mereka jelas melihat langkah itu sebagai bukti pembangkangan terhadap upayanya untuk meningkatkan profil Islam di Siprus utara.
Erdogan lantas menuduh beberapa serikat buruh Siprus Turki adalah "musuh agama" dan mendesak Siprus utara untuk "sepenuhnya" mengadopsi praktik pendidikan agama Turki.
"Kami tidak akan pernah mentolerir langkah-langkah yang menghalangi pendidikan Alquran anak-anak kami di Siprus utara. Pengadilan harus segera kembali dari kesalahannya atau kami akan mengambil langkah yang berbeda. Gagasan tentang sekularisme bukanlah seperti yang mereka bayangkan dan Siprus utara bukanlah Prancis," ujar Erdogan.
Pejabat senior pemerintah juga menyuarakan kritik, termasuk Menteri Luar Negeri, Mevlut Cavusoglu, yang sedang dalam kunjungan terjadwal ke Siprus utara. Devlet Bahceli, yang mengepalai Partai Gerakan Nasionalis dan mitra koalisi de facto AKP, menyebut keputusan itu sebagai skandal yang bermain di tangan orang-orang Siprus Yunani. Dia merujuk pada perpecahan empat dekade Siprus antara komunitas Yunani dan Turki.
Putus asa untuk menenangkan Ankara, pemerintah Siprus Turki berjanji...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
