4 Syawwal 1442

Wapres: Pengembangan Ekonomi Syariah Perlu Strategi Agresif

Selasa , 27 Apr 2021, 07:10 WIB Reporter :Fauziah Mursid/ Redaktur : Muhammad Hafil
Wapres: Pengembangan Ekonomi Syariah Perlu Strategi Agresif. Foto: Ekonomi syariah (ilustrasi)
Wapres: Pengembangan Ekonomi Syariah Perlu Strategi Agresif. Foto: Ekonomi syariah (ilustrasi)

IHRAM.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perlunya strategi agresif untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Wapres mengatakan, butuh strategi tak biasa agar berbagai isu mulai Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNU), Kawasan Industri Halal (KIH), potensi ekspor makanan dan minuman halal, pendirian pusat-pusat bisnis syariah di daerah, dan rencana konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi bank syariah berjalan sesuai harapan.

Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf saat menerima audiensi dari jajaran pimpinan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Senin sore (26/4).

"Bagaimana ada gerakan-gerakan yang agresif," kata Wapres yang dikutip dalam siaran pers Sekretaris Wakil Presiden.

Dalam audiensi tersebut, Wapres beserta jajaran pimpinan KNEKS mendiskusikan sejumlah hambatan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya, di bidang industri halal masih ditemukannya kendala dalam proses pendataan produk halal.

Baca Juga

Hal ini terjadi salah satunya karena kendala yang terdapat dalam proses sertifikasi halal serta tantangan dalam mengidentifikasi jenis produk tersebut. Sebab, produk halal bukan hanya makanan dan minuman saja, namun juga termasuk obat, kosmetik, dan fashion.

Untuk itu, Wapres menilai diperlukan penyempurnaan sistem pendataan agar seluruh produk ekspor Indonesia dapat terkodifikasi dengan baik.

"Kodifikasi dan pencatatan ekspor produk halal Indonesia harus tuntas, sehingga Indonesia dapat tercatat sebagai negata pengekspor produk halal terbesar," ujar Ma'ruf.

Wapres juga menginginkan perluasan konversi bank syariah, selain tiga Bank Milik Negara yang kini  menjadi Bank Syariah Indonesia. Ke depan, di berharap konversi ini dapat memasuki ke ranah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Sebab, potensi pendapatan bank daerah yang besar merupakan salah satu faktor pendorong tercapainya akselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

"Konversi berbagai BPD terutama yang besar menjadi bank syariah harus dapat diwujudkan. Saya ingin melihat pangsa pasar industri keuangan syariah meningkat dengan pesat," kata Wapres.

Wapres pun berpesan agar KNEKS dapat memantau dan mendorong percepatan pengoperasian KIH dengan menjadi jembatan antara pelaku-pelaku bisnis syariah dengan KIH.

"Pekerjaan besar berikutnya adalah setelah ada kawasan itu, yaitu mengisi kawasan tersebut. Saya ingin melihat KIH bertambah banyak dan bisa beroperasi. Bukan hanya ada, tapi juga bisa beroperasi," katanya.

Hadir dalam audiensi diantaranya Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo, Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS Taufik Hidayat, Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS Ahmad Juwaini, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa, Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar, dan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.

 

widget->kurs();?>