IHRAM.CO.ID, PARIS -- Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan Paris menjatuhkan sanksi pada sejumlah tokoh Lebanon dengan memberlakukan pembatasan masuk. Sanksi ini dilakukan karena dugaan korupsi atau menghambat upaya menemukan solusi atas krisis politik yang berlarut-larut di Lebanon.
Le Drian tidak menyebutkan nama orang yang menjadi target saat dia mengumumkan tindakan tersebut, Kamis (29/4). Namun komentarnya adalah konfirmasi resmi pertama dari pemerintah Prancis atas kegagalan para pejabat Lebanon mereformasi negara itu setelah ledakan mematikan di pelabuhan Beirut pada Agustus tahun lalu.
"Di tingkat nasional, kami telah mulai menerapkan pembatasan akses ke wilayah Prancis terhadap orang-orang yang terlibat dalam penyumbatan politik saat ini atau terlibat dalam korupsi," kata Le Drian dalam sebuah pernyataan menyusul kunjungan ke Malta dilansir dari Aljazirah, Kamis (29/4).
“Kami berhak mengambil tindakan tambahan terhadap semua pihak yang mencegah keluar dari krisis, dan kami akan melakukannya dalam koordinasi dengan mitra internasional kami,” tambahnya.
Dua diplomat mengatakan daftar nama telah disatukan dan orang-orang telah diberi tahu, menurut kantor berita Reuters. “Ini bukan hanya kata-kata yang mengudara,” kata seorang diplomat Prancis.
Le Drian mengatakan diskusi sedang berlangsung dengan mitra Prancis di Eropa tentang instrumen apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan tekanan pada tokoh politik Lebanon yang menghalangi jalan keluar dari krisis. "Mereka yang bertanggung jawab atas penyumbatan harus memahami kami tidak akan tinggal diam," tambahnya.
Pernyataan itu muncul setelah duta besar Prancis untuk Lebanon mengunjungi Lembah Bekaa negara itu, di mana dia menegaskan kembali dukungan Paris. “Pada kesempatan kunjungan resmi pertama saya ke Bekaa, saya telah menegaskan di depan lawan bicara saya tentang keterikatan Prancis dengan Lebanon yang bersatu dalam keragamannya. Prancis berkomitmen mendukung semua orang Lebanon di semua wilayah,” kata Anne Grillo di Twitter.
Pemerintahan sementara Perdana Menteri Hassan Diab mengundurkan diri setelah ledakan 4 Agustus di pelabuhan Beirut yang menewaskan lebih dari 200 orang dan memicu protes terhadap pemerintah. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan reformasi radikal di Lebanon setelah ledakan dan telah menyatakan kekesalannya atas kurangnya perubahan di bekas wilayah mandat Prancis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
