Senin 03 May 2021 11:25 WIB

AS Bantah Pertukaran Tahanan dengan Imbalan

AS membantah telah mencapai kesepakatan pertukaran tahanan

Rep: Dwina Agustin/ Red: Esthi Maharani
Bendera Amerika.
Foto: EPA
Bendera Amerika.

IHRAM.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) membantah laporan televisi pemerintah Iran yang menyebut telah mencapai kesepakatan pertukaran tahanan, Ahad (2/5). Laporan itu mengklaim telah terjadi dengan imbalan pelepasan dana minyak Iran yang dibekukan senilai 7 miliar dolar AS.

Televisi pemerintah Iran mengatakan akan membebaskan empat warga AS yang dituduh melakukan mata-mata dengan imbalan empat orang Iran yang ditahan di AS dan pencairan dana Iran yang dibekukan. Pemerintah AS membantah bahwa kesepakatan telah tercapai.

"Laporan bahwa kesepakatan pertukaran tahanan telah dicapai tidak benar," Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price.

Kepala staf Gedung Putih, Ron Klain, juga membantah laporan tersebut. Klain menegaskan, pejabat AS secara teratur mengangkat masalah warga AS yang ditahan dengan Iran.

"Sayangnya, laporan itu tidak benar. Tidak ada kesepakatan untuk membebaskan keempat orang Amerika ini," katanya di CBS "Face the Nation."

Utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Majid Takht Ravanchi, mengatakan laporan itu tidak dapat dikonfirmasi. Dia menyatakan Teheran selalu menyerukan pertukaran tahanan penuh dengan Washington.

Laporan tersebut muncul dengan mengutip seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya. Tahanan yang akan dilepaskan dari pertukaran itu termasuk warga negara Inggris-Iran Nazanin Zaghari-Ratcliffe usai Inggris melunasi utang peralatan militer kepada Iran.

"Pembebasan Nazanin Zaghari dengan imbalan pembayaran Inggris atas utang 400 juta pound ke Iran juga telah diselesaikan. Sumber itu juga mengatakan pemerintahan Biden telah setuju untuk membayar Iran 7 miliar dolar AS," kata laporan TV pemerintah Iran.

Sedangkan mengenai kasus Zaghari-Ratcliffe, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan utang tetap harus dilunasi. "Kami menyadari utang IMS harus dilunasi dan kami sedang mencari pengaturan untuk mengamankan itu," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement