Menurut Duterte, kertas tersebut tidak memiliki arti apa-apa antara negara-negara.

“Sebenarnya, saya akan memberitahumu untuk memberikannya padaku dan aku akan memberitahumu (…) itu hanya selembar kertas. Saya akan membuangnya ke tempat sampah,” kata Duterte dalam pidatonya Rabu malam, seperti dilansir Anadolu Agency.

Pada 2016, pengadilan arbitrase internasional membantah klaim China seluas 90 persen dari Laut China Selatan.

China juga disebut melanggar hak tradisional Filipina untuk mengambil ikan di Scarborough Shoal, bagian dari Laut China Selatan.

Duterte bersikeras bahwa memohon kemenangan Filipina atas Laut Filipina Barat berarti berperang dengan China.

Sementara, menurut mantan Menteri Luar Negeri Albert del Rosario, yang memimpin Filipina dalam arbitrase tersebut, mengungkapkan Duterte mengabaikan putusan arbitrase dengan timbal balik investasi.

Albert mengungkapkan, Duterte mengesampingkan putusan arbitrase tersebut untuk investasi dan bantuan China yang dijanjikan senilai USD 24 miliar.

"(Janji) yang hingga sekarang belum terwujud," ujar Albert dalam keterangannya minggu lalu.

Belakangan ini, situasi kedua negara tersebut memanas setelah serbuan kapal China di Laut Filipina Barat di Laut China Selatan.

Filipina telah mengajukan setidaknya lima protes diplomatik terhadap China terkait isu Laut China Selatan, di tahun 2021.

Terbaru, pada awal Mei 2021, Filipina melayangkan protes diplomatik terkait pemblokiran Penjaga Pantai China (CCG) terhadap Penjaga Pantai Filipina (PCG) di sekitar Bajo de Masinloc, Laut China Selatan.

Menurut Departemen Luar Negeri (DFA) Filipina, CCG memblokir hingga melakukan manuver berbahaya terhadap PCG yang sedang melakukan patroli dan latihan di perairan tersebut pada 24-25 April 2021.

Filipina juga memprotes keberadaan kapal ikan dan kapal milisi maritim China yang terus meningkat dan secara ilegal di zona maritim Filipina.