Kemenperin Percepat Pengembangan Kawasan Industri Halal

Selasa , 11 May 2021, 16:56 WIB Reporter :Iit Septyaningsih/ Redaktur : Esthi Maharani
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di Tanah Air. Sebab, industri produk halal dinilai sangat besar.

 

Terkait

Indonesia juga ditargetkan menjadi pusat produksi berbagai produk halal di dunia. “Percepatan pembangunan kawasan industri halal perlu segera dilakukan. Hal ini ditempuh lewat beberapa instrument insentif, selain itu kami mengusulkan KIH ditetapkan statusnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri berbasis halal,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat meninjau KIH 'Halal Modern Valley' di kawasan industri Modern Cikande, Banten, Selasa (11/5).

Investasi tersebut, ujar Menperin, dapat berupa pembiayaan bagi calon tenant atau penyewa. Termasuk pembiayaan sertifikat halal bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

“Kami juga bekerja sama dengan Uni Emirat Arab. Sekaligus menyampaikan kepada mereka saat ini Indonesia telah memiliki 3 KIH sehingga perusahaan dari sana dapat segera berinvestasi,” ujar dia.

Agus menambahkan, produk yang dihasilkan oleh KIH bertujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menembus pasar ekspor. Dengan potensi besar, Indonesia berpeluang menjadi pusat produksi halal di dunia.

Terlebih, produk halal saat ini makin dinikmati masyarakat dunia, bukan hanya oleh kaum muslim. “Selain itu, KIH saat ini belum berkembang sesuai dengan yang diinginkan,” tuturnya.

Kemudian, guna mengembangkan KIH, dibutuhkan tambahan investasi, misalnya untuk pembangunan laboratorium, dryport, dan logistik khusus. “Kebutuhan KIH berbeda dengan fasilitas yang dibangun pengembang pada umumnya,” jelas Agus.

Lewat kebutuhan KIH yang spesifik, Menperin menyampaikan komitmen pemerintah dalam pengembangan industri halal, sesuai pesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, KIH harus jalan dan berkembang. Maka menurutnya, perlu dukungan dari berbagai pihak terkait supaya dapat memberikan insentif lebih menarik dan progresif.

“Kemenperin akan terus bekerja sama dengan instansi dan stakeholder terkait. Ini demi mewujudkan pengembangan KIH,” jelasnya.