IHRAM.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris membela sidak imigrasi yang dilakukan baru-baru ini. Sidak tersebut sempat menimbulkan ketegangan di komunitas Muslim Glasgow pada awal Idul Fitri. Pemerintah bersikeras sidak tidak ada hubungannya dengan perayaan Idul Fitri.
Penggerebekan pada Jumat (14/5) menargetkan kediaman yang menampung dua imigran gelap dari India, yang tidak diyakini sebagai Muslim. Sebuah mobil van Kantor Dalam Negeri Inggris diblokade oleh ratusan pengunjuk rasa. Namun akhirnya imigran itu dibebaskan dengan jaminan ketika polisi Glasgow campur tangan dalam upaya untuk meredakan ketegangan.
"Operasinya rutin dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Idul Fitri. Kami menangani imigrasi ilegal dan kerugian yang ditimbulkannya," kata juru bicara resmi Perdana Menteri Boris Johnson kepada wartawan dilansir pada Sabtu (15/5).
"Kami akan terus menangani imigrasi ilegal,” ujar jubir itu.
Glasgow yang merupakan daerah di terbesar Skotlandia adalah rumah bagi komunitas Muslim yang besar, dan merupakan bagian dari daerah pemilihan Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon.
"Kantor Pusat perlu mengajukan pertanyaan sulit pada dirinya sendiri,” katanya.
"Melakukan ini pada Idul Fitri, di jantung komunitas Muslim kami, dan di tengah wabah Covid yang serius, sangat tidak bertanggung jawab - tetapi masalah yang lebih dalam adalah kebijakan suaka dan imigrasi yang mengerikan."
Insiden itu terjadi setelah partai pro-kemerdekaan Sturgeon dan sekutunya mendapatkan mayoritas di parlemen Edinburgh dalam pemilihan pekan lalu, dan itu memicu sentimen anti-Inggris di beberapa bagian media Skotlandia. Judul halaman depan hari Jumat di surat kabar Nasional pro-kemerdekaan berbunyi: "Glasgow 1 'Team UK' 0."
Penggerebekan itu juga menimbulkan masalah bagi partai oposisi utama Inggris, Partai Buruh, setelah seorang pejabat serikat pekerja terkemuka men-tweet bahwa Menteri Dalam Negeri kelahiran London Priti Patel, yang merupakan keturunan India, harus "dideportasi".
Para pemimpin buruh menangguhkan Howard Beckett dari serikat pekerja Unite, yang meminta maaf atas tweet tersebut tetapi mengatakan dia mendukung kritiknya terhadap kebijakan "rasis" pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
