Selasa 18 May 2021 12:58 WIB

Diam-Diam Biden Setujui Penjualan Senjata ke Israel

Biden dilaporkan telah menyetujui penjualan senjata senilai 735 juta dolar ke Isreal

Rep: Mabruroh/ Red: Esthi Maharani
Presiden Joe Biden
Foto: AP / Evan Vucci
Presiden Joe Biden

IHRAM.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Joe Biden dilaporkan telah menyetujui penjualan senjata senilai 735 juta dolar (Rp 10 triliun) ke Israel, menurut sumber yang mengetahui langkah tersebut pada Senin (17/5). Persetujuan penjualan senjata itu dilakukan awal Mei 2021, satu pekan sebelum kekerasan meletus dan serangan Israel membombardir Palestina.

The Washington Post, yang pertama kali melaporkan penjualan tersebut, mengutip seorang anggota parlemen Demokrat yang tidak disebutkan namanya yang mengkritik langkah tersebut.

"Membiarkan penjualan bom pintar yang diusulkan ini dilakukan tanpa menekan Israel untuk menyetujui gencatan senjata hanya akan memungkinkan pembantaian lebih lanjut," kata dia kepada Washington Post dan dilansir dari Alarabiya, Selasa (18/5).

Washington berada dalam posisi yang sulit, dengan Biden berusaha menjadikan hak asasi manusia sebagai pilar kebijakan luar negerinya. Namun Israel yang harus selalu memiliki keunggulan militer di kawasan menurut hukum AS, sejauh ini berhasil mendorong AS untuk memblokir pernyataan Dewan Keamanan PBB tentang kekerasan tersebut.

Anggota Partai Demokrat Biden termasuk di antara kritikus paling vokal terhadap Israel dalam beberapa pekan terakhir. Penjualan senjata terbaru dengan cepat menuai kritik dari Partai Demokrat, sementara para pejabat Republik menuntut bantuan Biden untuk mengisi kembali apa yang disebut rudal Iron Dome Israel.

Anggota parlemen AS dilaporkan telah mempertanyakan penjualan baru yang diusulkan, waktunya dan menyarankan itu dapat digunakan sebagai pengaruh.

Menurut kementerian kesehatan Palestina, setidaknya 200 warga Palestina telah meninggal dalam serangan udara Israel di Gaza dan lebih dari 1.000 lainnya terluka.

Setelah Kongres secara resmi diberitahu tentang penjualan tersebut, anggota parlemen akan memiliki 20 hari untuk menolak kesepakatan tersebut dengan resolusi ketidaksetujuan yang tidak mengikat, menurut Washington Post.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement