REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, pihaknya kembali memprioritaskan penerima vaksinasi tahap ke-3 atau vaksinasi umum. Menurut dia, di tahapan kelompok prioritas ini, selain karena rekomendasi WHO, juga karena melihat situasi di Indonesia.
"Yang pertama kali menurut rekomendasi WHO, karena ketersediaan vaksin tidak datang satu kali langsung besar, maka harus melalui tahap prioritas,’’ kata dia dalam Dialog Produktif Virtual yang digelar KPC PEN, Selasa (18/5).
Berdasarkan saran WHO, penerima utama vaksinasi yang harus dipenuhi adalah petugas kesehatan yang berisiko tinggi terpapar dan menularkannya pada keluarga, pasien atau lingkungan. Sedangkan kedua, adalah pihak dengan risiko kesakitan dan kematian yang tinggi, contohnya lansia.
"Ketiga adalah pekerja dengan risiko penularan tinggi, ini pekerja pekayanan publik,’’ katanya.
Setelah itu, mempertimbangkan kondisi vaksinasi lansia yang masih berjalan, pihaknya juga saat ini melirik masuk ke masyarakat umum lainnya. Dengan catatan masih ada beberapa kriteria masyarakat rentan.
Dia menambahkan, masyarakat rentan pertama yang dilirik adalah berdasarkan aspek geospasial yang secara wilayah diartikan memiliki angka kasus Covid-19 harian yang tinggi. Kedua, adalah masyarakat rentan ekonomi dan sosial. ‘’Ini memang sangat luas dan tentu didahulukan yang prioritasnya,’’ ucap dia.
Tak sampai di sana, kelompok disabilitas dan gangguan jiwa juga dimasukan ke dalam kelompok tersebut. Setelah Dinkes provinsi hingga kota mendapat laporan, maka prioritas daerah vaksinasi bisa dimulai. Untuk saat ini, kata dia, baru DKI Jakarta yang memulai vaksinasi untuk kelompok masyarakat rentan.
"Salah satu contoh aspek rentan ekonomi dan sosial ada di daerah Jakarta dengan kasus yang meninggi dan meningkat. Ini adalah daerah urban dengan variasi masyarakat beragam. Kemarin DKI sudah memulai, ini menjadi pilot project sebelum kita mulai secara nasional,’’ ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
