REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sebelum periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berakhir di 2024. Wapres mengatakan, penanganan kesejahteraan Papua itu menjadi salah satu prioritasnya untuk diselesaikan di sisa jabatannya 3,5 tahun mendatang.
"Itu menjadi tugas yang dilimpahkan kepada saya, rencana aksi atau program quick wins yang mampu memberikan manfaat nyata dan memperkuat rasa saling percaya serta persatuan nasional, sudah harus tuntas terlaksana sebelum periode pemerintahan ini berakhir," kata Wapres saat halal bihalal dengan pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden secara daring, Rabu (19/5).
Ia juga menegaskan, pendekatan yang digunakan pemerintah dalam penanganan Papua menggunakan pendekatan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan. Menurutnya, jika aparat keamanan ditempatkan di Bumi Cendrawasih sebagai upaya melindungi masyarakat dan jalannya pembangunan di Papua.
Ma'ruf pun mengaku berencana melakukan kunjungan ke Papua dan Papua Barat segera setelah rencana aksi dari program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat mendapatkan pengesahan dari Presiden. "Supaya tidak salah persepsi. Sebab seakan-akan penanganan Papua itu lebih pendekatan keamanan. Padahal justru kita ingin pendekatannya adalah pendekatan kesejahteraan," kata Ma'ruf.
Menurutnya, keberadaan aparat keamanan di Papua hanya untuk melindungi masyarakat dan jalannya pembangunan dari gangguan-gangguan kelompok atau gerakan separatis yang mengacaukan situasi di Papua. Apalagi, saat ini gerakan tersebut sudah dikategorikan sebagai gerakan terorisme. "Ini penting untuk supaya tidak terjadi salah persepsi seakan-akan sudah berubah pendekatan," kata Ma'ruf.
Sebelumnya, Wapres bertekad ingin menyelesaikan tugas-tugas dan programnya di sisa jabatan wakil presiden 3,5 tahun ke depan. Itu disampaikan Ma'ruf saat menggelar halal bihalal bersama jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
Wapres menyadari jika masa jabatannya tinggal 3,5 tahun lagi. Wapres mengaku tak ingin hingga jabatannya selesai di 2024 mendatang, ada tugas maupun program yang tidak tuntas atau mangkrak. "Saya tidak ingin ada yang mangkrak atau yang tidak tuntas. Saya ingin semuanya “netes” atau membuahkan hasil yang nyata dan membawa manfaat serta maslahat bagi rakyat dan umat," kata Ma'ruf.
Wapres mengatakan, sejumlah target program yang harus diselesaikan mulai dari bidang ekonomi dan keuangan syariah, pengentasan kemiskinan, UMKM, reformasi birokrasi, percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat hingga pencalonan tuan rumah Olimpiade 2032. Karena itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk mencapai target itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
