DPR Harap Indonesia jadi Penengah Konflik Israel-Palestina

Wakil Ketua DPR menilai gencatan senjata Israel-Palestina tidak cukup

Jumat , 21 May 2021, 23:40 WIB
Gus Ami yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bersama sejumlah tamu yang hadir mengenakan kaos bertuliskan “Save Gaza Palestine” sebagai bentuk dukungan moral kepada rakyat Palestina.
Foto: istimewa
Gus Ami yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bersama sejumlah tamu yang hadir mengenakan kaos bertuliskan “Save Gaza Palestine” sebagai bentuk dukungan moral kepada rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar menyambut baik kabar terkait kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ia berharap ada upaya konkret Indonesia terkait konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

"Sangat bagus kalau Indonesia menjadi penengah, karena cara keras protes selama puluhan tahun tidak ada hasilnya," kata Muhaimin di Jakarta, Jumat (21/5).

Ketua Umum PKB itu menilai langkah gencatan senjata saja tidak cukup. Perlu dipikirkan solusi kedepan agar Palestina terbebas dari penjajahan Israel.

"Cara mengancam juga tidak ada hasilnya, semuanya tetap sama persoalannya sama. Tidak ada jalan lain selain duduk bersama. Indonesia membantu Palestina menegosiasikan Israel untuk gencatan senjata dan damai," ujarnya.

Sebelumnya Hamas mengonfirmasi bahwa Israel telah menyetujui gencatan senjata di Gaza. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel menerima proposal Mesir setelah pertemuan Kabinet Keamanannya pada larut malam. Hamas segera mengikuti keputusan dan menghormati kesepakatan itu.

Dalam sebuah pernyataan, kantor Netanyahu mengatakan Kabinet Keamanan dengan suara bulat menyetujui proposal tersebut setelah mendapat rekomendasi dari kepala staf militer dan pejabat tinggi pertahanan lainnya. Sumber diplomatik menyebut nantinya akan ada dua delegasi keamanan Mesir yang dikirim untuk memantau kesepakatan gencatan senjata ke Tel Aviv dan Palestina.

“Gencatan senjata serentak yang dimediasi Mesir akan mulai berlaku pada pukul 23.00 GMT pada Kamis,” kata sumber itu.