REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Partai Berkarya Wilayah Provinsi DKI Jakarta meragukan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Pernyataan Ketua Partai Berkarya DKI Jakarta, Tony Akbar Hasibuan, menanggapi anggaran DKI Jakarta 2021.
Dia menilai pembahasannya terburu-buru. Kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUAPPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 dibahas pada 5 November, dan langsung ditandatangani pada 26 November 2020. Artinya, pembahasan APBD DKI Jakarta hanya berlangsung 21 hari.
“Padahal mestinya prosesnya tidak seperti itu. Dengan pembahasan yang dilakukan terburu-buru, mustahil dapat menghasilkan APBD yang berkualitas," kata Tony, di Jakarta, Sabtu (22/5).
Tony menilai dalam penyusunan APBD, DKI tidak berkeadilan bagi masyarakat, hanya sekedar pemenuhan proyek saja. Bahkan dalam penyusunan dan pelaksanaannya pemerintah DKI tidak transparan, satuan tiga APBD itupun tidak pernah dapat diakeses.
Dia menyebut dalam penyusunannya hanya dibalik-balik saja kata-katanya bahkan juga sampai-sampai satu urusan dibiayai satu postur anggaran. Contohnya di bidang kesehatan, ada belanja alat kesehatan pakai habis, terus ada lagi belanja pakai habis kesehatan.
“Lalu itu yang dibelanjakan apanya? Terus ada lagi belanja perawatan pasien jaminan kesehatan. Ini lah anehnya, pasien itu sudah dibiayai anggaran perawatan terus dia pakai alat kesehatan pakai habis terus dibiayai lagi oleh anggaran lainnya,” ujar dia.
Menurut Tony, ini sama saja satu kegiatan dibiayai tiga postur anggaran, dan masih banyak kejanggalan-jangan anggaran lain lagi yang belum lagi ada anggaran jaminan kesehatan dan lain lain.
Melihat kondisi demikian, Partai Berkarya akan memberi usulan kepada aparat penegak hukum agar bisa masuk dalam penyusunan APBD DKI sebagai antisipasi langkah pencegahan tindak pidana korupsi. “Kita cegah dulu sebelum dikorupsi," ujar Tony.
Dia menambahkan, dalam waktu dekat ini, Pemprov DKI dan DPRD akan membahas perubahan APBD perubahan, maka waktu yang tepat saat ini KPK utuk masuk dalam agenda penyusunnanya.
"Jangan aji mumpung karena situasi pandemi terus penyusunan anggarannya dibuat seolah-olah besar padahal yang dibutuhkan penangannya hanya sedikit," kata Tony.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
