REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo agar memfasilitasi investor menyelesaikan hambatan realisasi rencana investasinya di daerah. Dalam menjalankan tugas itu, kementerian melakukan strategi jemput bola, yakni mendatangi langsung para pelaku usaha baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), guna mendiskusikan kendala investasi yang dihadapi.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi pun menemui langsung para pelaku usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menghadapi berbagai kendala investasi. Dalam pertemuan tersebut, beberapa hambatan yang teridentifikasi di amtaranya terkait infrastruktur, tumpang tindih perizinan, pembebasan lahan, dan kebijakan sektoral.
Ia memastikan, Kementerian Investasi akan terus berkomitmen membantu investor menyelesaikan permasalahannya. Imam menjelaskan, selain memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor, Kementerian Investasi juga berkomitmen dalam merealisasikan investasi pelaku usaha PMA dan PMDN yang dalam tahap minat investasi maupun yang telah mendapatkan perizinan.
Hal lain yang juga menjadi prioritas, kata dia, Kementerian Investasi mendorong percepatan usaha yang menghasilkan devisa dan penciptaan lapangan kerja, mempercepat kolaborasi antara pengusaha dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Kita akan bantu maksimal, namun pengusaha harus mampu mendorong perekonomian lokal dan regional. Pelaku usaha harus memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha dimana proyek tersebut berada untuk bisa berkolaborasi, berkembang dan sukses bersama,” ujar Imam melalui siaran pers, Senin (24/5).
Imam mengindikasikan, dulunya banyak investor asing masuk ke daerah, kurang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha di daerah lokasi proyek. “Dari mulai sektor engineering, konstruksi, sub kontraktor, supply chain, sampai catering-nya diberikan kepada anak perusahaan atau pemegang saham nya dari negara tersebut. Jadi yang mendapatkan pekerjaan hanya perusahaan itu-itu saja,” tuturnya.
Maka, lanjut dia, pemerintah mendorong kolaborasi investor dengan pengusaha dan UMKM lokal agar terjadi perputaran uang di daerah tersebut. Tentunya pengusaha daerah yang professional dan memiliki kapasitas serta kapabilitas baik.
Dalam diskusi tersebut, hadir secara langsung perwakilan dari enam pelaku usaha di Provinsi NTT. Meliputi PT Bayu Alam Sejahtera, PT Muria Sumba Manis, PT Inti Daya Kencana, PT Semen Timor, PT Gulf Mangan Grup, dan PT Pembangunan Sehat Sejahtera.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
