Selasa 25 May 2021 21:21 WIB

Pemerintah Diminta Dapatkan Sertifikasi Vaksin Sinovac

Vaksin Sinovac yang dipakai Indonesia belum dapat sertifikasi dari WHO

Karyawan membawa Envirotainer berisi bahan baku vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/5/2021). Sedikitnya 8 juta dosis dalam bentuk bulk vaksin Sinovac pada tahap ke-13 tersebut tiba di Bio Farma untuk diproses dan didistribusikan guna mempercepat rencana vaksinasi sedikitnya 70 persen penduduk atau sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia untuk mempercepat kekebalan komunal terhadap COVID-19
Foto: ANTARA/Novrian Arbi
Karyawan membawa Envirotainer berisi bahan baku vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/5/2021). Sedikitnya 8 juta dosis dalam bentuk bulk vaksin Sinovac pada tahap ke-13 tersebut tiba di Bio Farma untuk diproses dan didistribusikan guna mempercepat rencana vaksinasi sedikitnya 70 persen penduduk atau sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia untuk mempercepat kekebalan komunal terhadap COVID-19

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Bio Farma diharapkan bisa  mengoptimalkan diplomasi dan usaha guna memastikan Vaksin Sinovac segera memperoleh sertifikasi dari WHO.

"Beberapa negara sudah diberitahu alokasi kuotanya. Namun sampai saat ini, Indonesia belum dapat alokasi kuota yang disebabkan karena vaksin Sinovac yang dipakai Indonesia belum dapat sertifikasi dari WHO," kata Anggota DPR RI Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar dalam RDP dengan Dirut PT Bio Farma Holding Honesti Basyir, di komplek parlemen, Jakarta.

Baca Juga

Menurut mantan Ketua Umum GP Ansor ini, sungguh ironis kalau sampai umat Islam di luar Indonesia bisa berangkat haji, sedangkan Muslim Indonesia tidak bisa berangkat karena pilihan vaksin yang dibeli pemerintah tidak diakui atau belum mendapatkan sertifikasi dari WHO.

"Ini akan jadi masalah serius, sebab yang memilih vaksin bukan umat Islam Indonesia, tapi pemerintah dan Bio Farma. Akan jadi ironis dan tragis kalau sudah mahal-mahal dibeli dengan dana negara, ternyata tidak memudahkan umat Islam untuk bisa naik haji," papar tokoh NU ini.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement