Jumat 28 May 2021 22:22 WIB

Wapres Harap Ada Roadmap Majukan Industri Perbankan Syariah

Roadmap diterbitkan untuk optimalisasi peran industri perbankan syariah di Tanah Air.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Gita Amanda
 Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap banyak kepada Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025 yang belum lama ini diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (ilustrasi)
Foto: Dok. KIP/Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap banyak kepada Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025 yang belum lama ini diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap banyak kepada Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025 yang belum lama ini diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wapres mengatakan, roadmap perbankan syariah tersebut diterbitkan untuk optimalisasi peran industri perbankan syariah di Tanah Air.

"Pemerintah menyambut baik dan mengharapkan roadmap ini dapat benar-benar memberikan arah dan menyelaraskan langkah pengembangan industri perbankan syariah ke depan," kata Wapres dalam acara Halal Bihalal Idul DPP Asbisindo secara virtual, Jumat (28/5).

Baca Juga

Wapres mengaku bersyukur dalam masa pandemi Covid-19 industri perbankan syariah masih berdaya tahan. Selama tahun 2020, kata Ma'ruf, indikator kinerja perbankan syariah berhasil menunjukkan capaian positif.

Bahkan, aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah berhasil tetap tumbuh. "Data OJK per Desember 2020 menunjukkan bahwa aset perbankan syariah tumbuh sebesar 13,11 persen year on year ditopang oleh pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) sebesar 8,08 persen (yoy) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sebesar 11,88 persen (yoy)," kata Ma'ruf.

 

Wapres menerangkan, roadmap tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, situasi dan kondisi, peluang dan tantangan terkini. Sebab, ada sejumlah isu strategis yang dinilai menjadi penghambat bagi pertumbuhan perbankan syariah ke depan.

Antara lain belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas SDM dan teknologi yang kurang optimal serta indeks inklusi dan literasi yang masih rendah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement