IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyesalkan sampai saat ini Pemerintah belum mengumumkan kepastian ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Saat ini semua calon jamaah haji Indonesia masih menunggu apakah tahun ini bisa berangkat atau batal lagi.
"Padahal, seharusnya jika mengacu pada agenda tahun-tahun sebelumnya memasuki akhir syawal adalah masa-masa finalisasi pemberangkatan kelompok terbang (keloter) calon jamaah ke tanah suci," kata Mustolih kepada Republika, Selasa (2/6).
Kabar terbaru, pemerintah negara Arab Saudi sendiri hanya memberikan izin masuk kepada 11 negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss dan Uni Emirat Arab. Nama Indonesia tidak masuk dalam daftar tersebut.
Mustolih mengatakan, dengan waktu yang makin sempit seperti saat ini, tampaknya peluang misi jamaah haji Indonesia ke tanah suci semakin kecil dan sulit. "Sudah seharusnya Menteri Agama sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas penyelenggaraan ibadah haji segera mengambil sikap jelas mengumumkan kepastian kepada publik," katanya
Menurutnya, hal ini sekaligus untuk menghentikan berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat yang beredar tanpa harus menunggu kebijakan resmi terkait kuota haji dari pemerintah Saudi. Mestinya kata dia, pemerintah Indonesia segera memutuskan untuk menunda pemberangkatan calon jamaah haji. Hal ini dengan pertimbangan utama adalah faktor keselamatan calon jamaah dan pengendalian pandemi covid-19 baik di tanah air maupun di negara tujuan.
"Rombongan dalam jumlah besar sangat berpotensi terjadi penularan covid-19," katanya.
Sikap semacam ini sudah diambil negara tetangga seperti Singapura, melalui Majelis Agama Islam Singapura (MUIS) atas pertimbangan ancaman kesehatan terutama bagi kelompok calon jemaah lansia mereka memilih menunda misi haji tahun ini. Keputusan peniadaan misi haji Indonesia memang bagian sebagian kalangan akan menjadi kebijakan yang tidak populer bagi pemerintah yang bisa memicu reaksi dan kritik publik.
Namun begitu pemerintah bisa menggandeng ormas-ormas Islam yang memiliki pengaruh seperti MUI, NU dan Muhammadiyah untuk menjelaskan kepada publik agar kebijakan tersebut bisa diterima. Melaui perwakilan ulama di masing-masing ormas masyarkat diharapkan bisa menerima.
"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada sekadar mendapatkan kemaslahatan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
