REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta, pemerintah daerah (pemda) mewajibkan para pedagang kuliner memasang daftar harga menu untuk memberikan kepastian harga kepada konsumen.
"Untuk tidak ribut (muncul kegaduhan soal harga) ya memang pemerintah daerah ya mewajibkan mereka yang berjualan itu punya daftar makanan sama harga, gitu lho mestinya," kata Sultan di kompleks Gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Rabu (2/6).
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memutuskan menutup sementara tiga warung pecel lele di Jalan Perwakilan, Malioboro, yang terindikasi mematok harga tidak wajar. Keputusan itu menyusul viralnya video keluhan wisatawan terkait harga pecel lele di kawasan wisata Malioboro yang dianggap tidak wajar.
Meski menjadi ranah pemda, Sultan berharap, insiden serupa tidak berulang kembali. "Kan ada kepastian sudah, ketentuannya (pemerintah) kota kan semua yang di Malioboro dan sebagainya itu kan daftar makanan ini semua sudah ada. Itu diperlihatkan saja, toh juga sudah ada harganya," kata Sultan.
anpa memperlihatkan daftar harga menu makanan secara fair kepada konsumen, menurut Sultan, usaha kuliner di mana pun selalu berpotensi memunculkan masalah. "Ya mestinya itu semua orang mau beli itu mestinya jualannya apa, harganya berapa, itu fair. Kalau tidak, ya sebetulnya juga masalah, di mana pun akan bermasalah, jadi pasti ribut," kata Sultan.
Selain memasang daftar harga, pemungutan biaya retribusi lapak dagangan oleh pemerintah daerah, menurut Sultan, ketentuannya besarannya juga harus jelas untuk menghindari peluang korupsi. "Nanti retribusinya tidak jelas, harganya ya tidak jelas. Pekerjaan seperti itu paling mudah untuk dikorupsi, kan gitu masalahnya. Jadi jangan sampailah," kata raja Keraton Yogyakarta ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
