REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Penggunaan pengadilan militer kontroversial oleh Israel untuk menghukum para mahasiswa dan aktivis di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) menjadi topik utama setelah tiga mahasiswa Universitas Birzeit dikirim ke penjara pekan lalu.
Mereka adalah Ruba Assi, Shatha Taweel, dan Lyan Kayed yang semuanya baru berusia 20-an dan dijatuhi hukuman antara 14 dan 21 bulan. “Siswa dituduh aktif dalam serikat mahasiswa dan ditangkap karena keyakinan mereka atau mengekspresikan ide-ide mereka,” kata Juru Bicara Universitas Birzeit.
Dia menambahkan mereka tidak melakukan kejahatan apa pun. Penahanan terjadi di tengah tindakan keras oleh pasukan keamanan Israel dan polisi yang menangkap ratusan warga Palestina di Garis Hijau.
Garis Hijau adalah wilayah yang memisahkan Israel dari Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Protes besar-besaran dipicu oleh pengusiran paksa keluarga Palestina dari rumah mereka di Sheikh Jarrah dan serangan Israel di Gaza.
Namun, nasib mereka yang berakhir di pengadilan militer menimbulkan keprihatinan terbesar atas pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan pendudukan Israel. “Tujuan pengadilan militer bukan untuk menangkap seseorang karena pelanggaran. Tapi ini adalah cara membungkam setiap perlawanan rakyat,” kata Profesor Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia di Queen Mary University of London Neve Gordon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
