REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Halal Bihalal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dihadiri tokoh nasional diantaranya Wakil Presiden RI yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Prof. Dr.(HC) KH. Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Penggerak Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, Ketua Umum MES Erick Thohir, juga jajaran pengurus lainnya, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati, Dirut Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi, juga tokoh lain yang berlangsung di Gedung BSI, Jl . Gatot Subroto no. 27 Jakarta Selatan, (4/6). Dalam kegiatan tersebut sekaligus dilangsungkan penandatanganan MoU antara Pertamina, MES dan BSI.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengatakan pembangunan ekonomi syariah sudah memasuki babak baru dengan terbentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 2020. Lanjutnya, kunci untuk percepatan pembangunan ekonomi syariah terletak kepada sinergi berbagai pihak yang menggeluti ekonomi syariah. “Karena visi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah harus dilalukan secara berjamaah melalui saling tolong-menolong, gotong royong,” kata Ma’ruf Amin melalui penjelasan resminya.
Erick Thohir menyampaikan bahwa dirinya sebagai Ketua Umum MES yang juga telah diberi pesan oleh Wakil Presiden untuk menciptakan keseimbangan ini dalam mendorong perekonomian untuk rakyat dan umat.
“Untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan perekonomian yang seimbang untuk umat dan rakyat, dibutuhkan support system dan kontinuitas,” ujar Erick.
Menurutnya, MES harus menjadi lokomotif penggerak ekonomi berbasis syariah yang unggul dan berkelanjutan, mendorong sinergi atau kemitraan antara pengusaha besar dan pelaku usaha mikro dan kecil. Erick mencontohkan pencanangan kerjasama 1.000 Pertashop antara Pertamina dengan pesantren yang didukung Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu langkah kongkrit pemberdayaan ekonomi syariah di lingkungan pesantren. “Harapan saya kerjasama antara MES dan BUMN bisa diperluas cakupannya,” kata Erick.
Menurut Erick, untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan perekonomian, iklim investasi diciptakan untuk kepentingan semua kalangan.“Tidak hanya investor asing, tapi juga lokal, tidak hanya memajukan ekonomi perkotaan tapi juga desa, tidak hanya mendorong start up, tapi juga bagaimana koperasi dan warung bisa berkembang,” kata Erick
Di sela acara, menjawab pertanyaan media, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyatakan, "Saya diundang untuk hadir Halal Bihalal, juga menyaksikan penandatanganan MoU ini melanjutkan sinergitas dengan Kementerian BUMN yang dipimpin pak Erick Thohir yang sekaligus Ketua Umum MES, dimulai dengan peresmian Pertashop di Cilacap, dilanjutkan pertemuan dengan pimpinan pondok pesantren se- Jawa Tengah di kediaman Wantimpres Habib Luthfi bin Yahya." kata Ifan sapaannya.
Selain itu, BPH Migas sesuai UU Migas pasal 8 dan 46 memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh NKRI termasuk didalamnya Pengaturan Pertashop yang merupakan bentuk Penyalur Skala Kecil (mini spbu non subsidi).
Lanjutnya, BPH Migas saat ini tengah bekerjasama dengan UGM sudah dalam tahapan finalisasi membuat peraturan Penyalur Skala Kecil (PSK) ini, dimana ada ketentuan jarak antara mini penyalur juga terhadap Penyalur Utama (SPBU).
Saat ini sudah ada Pertamina dengan Pertashop, juga Exxon Mobil dengan Micrositenya dan yang sudah jalan dengan total sekitar 1750 lokasi tersebar di NKRI.
Dalam waktu singkat kami dapat tembusan surat pemain baru juga akan masuk ke mini SPBU atau microsite BBM ini yaitu grup British Petrolium (BP) dengan AKR.
BPH Migas menilai bahwa ini positif karena masyarakat berhak untuk mendapatkan alternatif pilihan BBM non subsidi dan berkualitas yang akan semakin banyak dan sekaligus membantu pemerintah juga masyarakat perubahan alamiah konsumsi bbm dari premium/ pertalite ke RON 92 yang lebih ramah lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
