REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bakal mengakhiri kekuasan 12 tahunnya dalam lima hari mendatang setelah pembentukan pemerintahan baru oleh oposisi yang membentuk koalisi partai-partai. Ketua Parlemen Israel (Knesset) Yariv Levin mengumumkan voting atau pemungutan suara akan diadakan untuk pengambilan sumpah "pemerintahan perubahan" pada Ahad pekan ini.
Aliansi "pemerintah perubahan" terdiri dari koalisi delapan partai dipimpin oleh Naftali Bennett yang bakal ditunjuk Perdana Menteri, dan pemimpin Yesh Atid, Yair Lapid. Aliansi tersebut mengantisipasi memenangkan mayoritas suara 61 berbanding 59 dalam pemungutan suara.
Dukungan suara naik karena anggota Knesset dari Partai Yamina, Nir Orbach, pada Selasa (8/6) akan mendukung koalisi baru. Waktu pemungutan suara berarti bahwa semua perjanjian koalisi harus secara resmi diserahkan kepada Knesset dan diumumkan pada Jumat pekan ini.
Karena itu, blok pro-Netanyahu akan memiliki 48 jam, bukan 24 jam yang disyaratkan oleh undang-undang karena hari libur Sabat tidak dihitung, untuk meneliti perjanjian dan menekan anggota Knesset sayap kanan untuk melompat sebelum mosi percaya. Dalam sebuah pernyataan, Levin mengatakan seorang pembicara Knesset baru akan dipilih pada sesi yang sama.
Knesset biasanya tidak bersidang pada Ahad. Levin secara resmi menginformasikan bahwa pemimpin partai Yesh Atid, Yair Lapid, telah berhasil membentuk pemerintahan pembagian kekuasaan baru dalam waktu yang diberikan kepadanya oleh Presiden Reuven Rivlin. Namun pada saat itu tidak menetapkan tanggal untuk pengambilan sumpah, yang menurut undang-undang harus dilakukan paling lambat tanggal 14 Juni.
Levin dari partai Likud, seorang loyalis Netanyahu, telah dicurigai oleh para kritikus mencoba mengatur waktu pengambilan sumpah dengan cara yang memberi sekutu perdana menteri peluang terbesar untuk menggagalkan koalisi. Hal itu diduga dilakukan dengan membujuk calon anggota sayap kanan untuk membelot.
Undang-undang menyatakan bahwa mosi percaya harus datang dalam waktu tujuh hari setelah pemberitahuan resmi pembicara kepada Knesset. Selain itu, anggota "pemerintahan perubahan" telah menekan Levin untuk tidak menunggu hari terakhir yang memungkinkan melainkan untuk mengadakan pemungutan suara pada Rabu.
Lapid pun merayakan pengumuman Levin di Twitter. "Sedang terjadi!" cicitnya dilansir laman Time of Israel, Selasa (8/6).
"Saya berterima kasih kepada Ketua Knesset Yariv Levin karena telah menetapkan tanggal pengambilan sumpah pada Ahad. Anggota Knesset, Karine Elharrar, akan membentuk Panitia Penataan untuk mengatur jadwal. Perjanjian koalisi akan diajukan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang," cicit dia.
"Pemerintah persatuan akan maju untuk kepentingan warga Israel," tukasnya. Koalisi delapan partai baru yang akan menggulingkan pemerintahan transisi Netanyahu saat ini akan memegang mayoritas tipis dari 61 anggota parlemen dari 120 anggota Knesset, yang berarti pembelotan satu anggota parlemen dapat menggagalkannya.
Pada Senin (7/6), Lapid mengatakan koalisi akan berusaha untuk menyatukan negara yang terpecah dan juga akan melayani seluruh bangsa, termasuk mereka yang memilih partai-partai yang menjadi oposisi. "Pemerintah ini akan baik dan akan bertahan karena didasarkan pada hal-hal yang benar – pada kepercayaan, kesopanan, pada niat baik," kata Lapid pada pertemuan faksi Yesh Atid.
Pemerintah yang baru muncul pertama-tama akan dipimpin oleh ketua partai Yamina, Naftali Bennett. Dia akan digantikan oleh Lapid sebagai perdana menteri pada Agustus 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
